Pulang dari Bali, DPRD Jabar Soroti Layanan Kesehatan BLUD dan SDM

Guna meningkatkan BLUD dan SDM layanan kesehatan, DPRD Jabar mengunjungi Dinas Kesehatan Provinsi Bali belum lama ini.

Pulang dari Bali, DPRD Jabar Soroti Layanan Kesehatan BLUD dan SDM
Guna meningkatkan BLUD dan SDM layanan kesehatan, DPRD Jabar mengunjungi Dinas Kesehatan Provinsi Bali belum lama ini.

 

INILAHKORAN, Bandung – Guna meningkatkan BLUD dan SDM layanan kesehatan, DPRD Jabar mengunjungi Dinas Kesehatan Provinsi Bali belum lama ini.

Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru’yat mengatakan, studi banding tersebut dalam rangka menggali informasi lebih dalam terkait penanganan manajemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan penataan Sumber Daya Manusia (SDM) di layanan kesehatan serta kesejahteraan tenaga kesehatan di Dinkes Bali.

Dia menjelaskan, sejauh ini Bali memiliki kelebihan dibandingkan provinsi lain dalam sektor  layanan kesehatan. Hal itu bisa menjadi acuan Pemprov dan DPRD Jabar dalam mengimplementasikan program layanan kesehatan khususnya manajemen BLUD dan penataan SDM di dinas terkait.

Baca Juga: Terkait Program Rutilahu, DPRD Jabar Minta Pemprov Jabar Tiru Yogyakarta

"Berdasarkan data yang kami peroleh, Provinsi Bali ini stunting-nya paling kecil. Fakta ini sampai mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat, lalu penanganan BLUD dan penempatan SDM kesehatan di sini ada yang sudah mandiri dan semimandiri," ujarnya.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya menambahkan kunjungan ini juga untuk memelajari tentang bagaimana filosofi belanja dan penganggaran, serta kebijakan kesehatan di Bali.

Baca Juga: DPRD Jabar Minta Diskominfo Tindaklanjuti Proses Peralihan Siaran Analog ke Digital

Dia berharap, dari hasil lawatan ini dapat memberikan masukan sehingga nantinya Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa menyusun konsep dan program yang lebih baik, dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

"Dimana Provinsi Bali ini sangat unggul dalam keberpihakan terhadap pelayanan kesehatan yang paripurna. Hasilnya pun sangat tinggi sekitar 97 persen. Kita di Jabar harus bisa mengejar ini, karena ada karakter ketegasan yang kuat dan harus kita implementsikan di Jawa Barat," ucapnya. (Yuliantono)


Editor : inilahkoran