Rapor Merah Prabowo-Gibran:Dari Jalanan Untuk Perubahan

Oleh:Yuliantono/Cesar Yudistira

Muamar Bahsir punya cara sendiri untuk menagih janji pemerintah. Bersama mahasiswa Universitas Pasundan, dia turun ke jalan dan menyuarakan lima tuntutan perubahan di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (20/10).

Presiden Keluarga Mahasiswa Pasundan itu membawa Panca Cipta, lima agenda evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Bagi Muamar, aksi tersebut bukan sekadar menyampaikan kritik. Ada harapan agar pemerintah meninjau kembali kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan masyarakat, sekaligus menepati janji keadilan sosial.

“Kami di sini dari Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Pasundan bersama dengan beberapa pimpinan fakultas yang lain, menyuarakan tentang Panca Cipta yang kita sudah gaunggaungkan sebagai hal yang harus diciptakan oleh kabinet Prabowo-Gibran.Untuk menciptakan suatu keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia,” ujar Muamar di sela-sela aksi.

Panca Cipta memuat lima agenda utama, yakni ekonomi, pendidikan, penolakan terhadap tindakan represif aparat, evaluasi kebijakan dan kabinet, serta pemerataan pembangunan. Lima hal tersebut menjadi landasan mahasiswa dalam menilai arah kebijakan pemerintah.

Menteri Kajian Aksi Strategis Mahasiswa Pasundan, Arya Rangga, menjelaskan persoalan ekonomi menjadi salah satu perhatian utama.

Mahasiswa menyoroti kondisi nilai tukar rupiah, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Mereka meminta pemerintah menjelaskan pengelolaan anggaran secara terbuka, terutama hubungan antara pendapatan dan belanja negara. Bagi mahasiswa, kebijakan ekonomi harus terukur dan memperhitungkan kepentingan masyarakat.

Kegelisahan serupa muncul dalam sektor pendidikan. Mahasiswa mempertanyakan pilihan pemerintah menghadirkan program baru, seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, ketika fasilitas pendidikan yang sudah ada dinilai masih membutuhkan pembenahan.

“Kenapa pada akhirnya tidak diselaraskan ataupun tidak dimaksimalkan terkait dengan sekolah-sekolah yang sudah ada? Kenapa harus membuat kebijakan-kebijakan baru yang mengakibatkan anggaran yang keluar lebih besar,” kata Arya.

Menurut mahasiswa, pengembangan program pendidikan semestinya berjalan seiring dengan upaya memperbaiki kualitas sekolah yang telah berdiri.

Ketersediaan fasilitas dan layanan pendidikan yang layak tetap menjadi kebutuhan mendasar yang tidak boleh terabaikan.

Panca Cipta juga menyoroti dugaan tindakan represif aparat TNI-Polri dalam menangani demonstrasi. Mahasiswa turut mengkritik keterlibatan unsur militer dalam urusan sipil, termasuk di lingkungan kampus. Mereka menilai persoalan tersebut perlu dievaluasi demi menjaga perlindungan masyarakat dan prinsip supremasi sipil.

Arya bahkan mengingatkan kekhawatiran mengenai kembalinya praktik dwifungsi militer. “Bagaimana per hari ini Dwifungsi ABRI sudah kembali,” ujarnya.

Tak berhenti pada persoalan aparat, mahasiswa meminta evaluasi menyeluruh terhadap struktur kabinet dan program prioritas pemerintah.

Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi dua program yang mereka soroti karena dinilai membutuhkan perencanaan dan kerangka konseptual yang matang.

“Terkait dengan kabinet, bagaimana per hari ini kabinet makin hari makin gemuk. Evaluasi ini ditujukan untuk menyeluruh, entah itu program ataupun kabinet,” lanjut Arya.

Bagi mahasiswa, besarnya skala program harus diimbangi perencanaan yang baik. Evaluasi diperlukan agar anggaran dan sumber daya yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Agenda terakhir menyangkut pemerataan pembangunan. Mahasiswa meminta pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tidak hanya terpusat di Jawa atau wilayah tertentu.

Daerah-daerah terluar juga harus mendapat perhatian agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil.

Selain lima agenda tersebut, mahasiswa Pasundan mendesak pemerintah pusat menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah timur Indonesia sebagai bencana nasional. Mereka menilai dampak kebakaran telah mengancam kehidupan masyarakat dan dirasakan hingga negara-negara tetangga.

“Kami dari Bumi Pasundan melihat hal ini bukanlah hal yang biasa dan tidak boleh disepelekan,” kata Arya.

Mahasiswa berharap DPRD Jawa Barat menggunakan fungsi pengawasannya untuk meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat. Mereka juga meminta agar penanganan karhutla menjadi prioritas, termasuk melalui dukungan anggaran yang memadai.

Di tengah penyampaian aspirasi, pengamanan aksi di kawasan Simpang Lima Bandung berlangsung dengan pendekatan humanis.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Hengki meninjau langsung pengamanan dan menyapa peserta aksi. Personel kepolisian juga membagikan air mineral kepada mahasiswa yang menyampaikan pendapat.

“Kami mengedepankan pelayanan yang humanis. Saudara-saudara kita yang menyampaikan aspirasi ini adalah warga kita juga, jadi harus kita layani dengan baik dan kita jaga keamanannya,” ujar Hengki.

Dia menegaskan, polisi hadir untuk mengawal masyarakat agar aspirasi dapat disampaikan secara aman dan damai. Aksi tersebut berlangsung tertib dan lancar.

Bagi Muamar, penyampaian aspirasi menjadi salah satu cara mahasiswa mengambil bagian dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, tuntutan yang telah disuarakan perlu ditindaklanjuti agar tidak berakhir sebagai catatan demonstrasi semata. (gin)