Refocussing APBD Realisasikan Visi dan Misi KDM-Erwan

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Dedi Mulyadi optimistis, sekitar Rp6 triliun mampu dihasilkan dari efisiensi APBD 2025, yang nantinya akan di-refocussing guna merealisasikan visi dan misi Jabar Istimewa untuk Jawa Barat yang Lebih Maju.

Meski sebelumnya, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan, dari hasil serangkaian simulasi, efisiensi hanya mampu terkoreksi Rp3 triliun.

Sebab kata Dedi Mulyadi atau KDM, selain belanja yang kurang populis, seperti perjalanan dinas, seminar organisasi perangkat daerah (OPD) dan lain-lain, dipangkas habis.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun menjadi progresif. Dari target Rp19 triliun, dikatrol menjadi Rp21 triliun. Atau naik menjadi Rp3 triliun pada tahun ini.

Sehingga, potensi pendapatan Rp6 triliun terbuka lebar, dalam merealisasikan program serta visi dan misi pada tahun ini. Lantaran, dengan pemasukan bertambah maka akselerasi pembangunan yang populis dapat lebih cepat.

"Saya bahkan menantang Kepala Badan Pendapatan Daerah (Dedi Taufik Kurohman), apakah berani menargetkan pendapatan Rp21 triliun, bukan Rp19 triliun. Jika target itu tercapai, belanja provinsi bisa meningkat dari Rp31 triliun menjadi Rp33 triliun," kata KDM usai Sertijab di Kantor DPRD Jabar baru-baru ini.

Tidak hanya itu, KDM juga rela memangkas belanja untuk keperluan dirinya, yang menjadi haknya sebagai Gubernur Jabar, sebagai bentuk komitmen guna mewujudkan visi dan misi mereka selama menahkodai Jawa Barat.

"Saya bahkan memulai dari diri sendiri. Saya tidak memiliki anggaran belanja baju dinas, perjalanan dinas luar negeri, atau perjalanan dinas pribadi. Anggaran perjalanan dinas saya sudah dievaluasi lebih dari 40 persen," ucapnya.

Sampai hari ini, saya belum pernah meminta fasilitas apapun dari Pemprov, termasuk perjalanan ke Magelang (retret) yang tidak menggunakan dana Pemprov sama sekali," imbuhnya.

Fokusnya, dari anggaran yang dipangkas ini, digunakan untuk merevitalisasi infrastruktur jalan, sekolah dan elektrifikasi sekitar 120 ribu rumah yang belum teraliri listrik.

Target efisiensi ini kata KDM bukan tanpa alasan, karena pembangunan infrastruktur yang cepat, membutuhkan anggaran tidak sedikit.

"Sebagai contoh, anggaran pembangunan ruang kelas baru yang sebelumnya sekitar Rp60 miliar, sekarang saya tingkatkan menjadi Rp1,2 triliun. Belanja infrastruktur jalan yang dulu sekitar Rp600 miliar, sekarang menjadi Rp2,4 triliun," papar KDM.

"Anggaran sambungan listrik bagi masyarakat miskin yang sebelumnya sekitar Rp20 miliar, sekarang menjadi Rp350 miliar. Begitu juga dengan pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu), dari sekitar Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar," sambungnya.

Pada infrastruktur jalan milik Provinsi Jabar sepanjang 2.360 kilometer, KDM menargetkan tuntas 100 persen pada 2026 mendatang.

Kualitas kata dia, berarti bahan material jalannya harus ditingkatkan karena kondisi masyarakat dan kendaraannya sudah berbeda. Kuantitas berarti lebarnya harus ditambah, karena saat ini beberapa wilayah di Jawa Barat sudah menjadi wilayah industri. 

"Negara harus memberikan layanan yang baik, dan jalan bukan hanya sekadar jalan. Nantinya, jalan harus 100 persen menjamin keamanan pengendara dengan adanya marka jalan, CCTV, PJU, ruang-ruang estetik, dan gapura, yang semuanya terintegrasi," katanya. 

Lalu KDM akan membentuk command center di setiap kabupaten/kota, untuk mengendalikan infrastruktur transportasi di Jawa Barat. 

Nantinya, akan ada beberapa kerangka yang dibangun. Pertama, menguatkan transportasi darat dan kedua, menjajaki transportasi udara dan ketiga, menjajaki transportasi kereta. 

"Kami akan mengembangkan monorel di Kota Bandung dan sekitarnya, seperti Cimahi, Kabupaten Bandung, Sumedang, dan wilayah lain di Jawa Barat. Saya bermimpi Jawa Barat terkoneksi kembali dengan jalur kereta yang sebenarnya sudah ditinggalkan sejak masa pemerintahan Belanda. Tinggal mengaktivasi sistem ini kembali," tandasnya.