Efisiensi, DPRD Jabar Ungkap Ada Belanja Penunjang yang Dipangkas Hingga 90 Persen

INILAHKORAN, Bandung – Di tengah tekanan fiskal akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp2,4 triliun pada 2026 mendatang, Pemprov Jabar dan DPRD memastikan tidak ada program prioritas yang dihentikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

Wakil Ketua II DPRD Jawa Barat MQ Iswara mengatakan, efisiensi dilakukan secara ketat namun selektif. Pemangkasan besar-besaran justru menyasar belanja penunjang, bukan program utama.

“Programnya tetap, kegiatan tetap ada. Yang kita kurangi itu belanja penunjang kegiatan. Belanja perjalanan dinas, makan minum, ATK, bahkan ada yang dipangkas sampai 90 persen,” ujar Iswara dikutip Kamis 6 November 2025.

Menurutnya, langkah efisiensi tersebut menjadi strategi menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengorbankan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD.

“Ini bagian dari penyesuaian. Kita ingin tetap menjaga target makro pembangunan, tapi dengan belanja yang lebih efisien,” tambahnya.

DPRD Jabar memastikan, meski ruang fiskal semakin sempit, alokasi hibah yang bersifat mandatory tetap dipertahankan. Termasuk di antaranya bantuan untuk pesantren dan organisasi kemasyarakatan besar yang selama ini menjadi pilar sosial di Jawa Barat.

“Pak Gubernur menaruh perhatian pada ormas-ormas keagamaan. Hibah yang wajib tetap masuk. Termasuk anggaran untuk sosialisasi media, itu juga tetap ada,” jelas Iswara.

Dalam rancangan awal, RAPBD 2026 diperkirakan memuat sekitar 350 kegiatan dan 1.350 subkegiatan. Namun Iswara menegaskan, angka tersebut masih bersifat dinamis dan bisa berubah setelah pembahasan di Badan Anggaran DPRD Jabar.

“Finalnya nanti setelah dibahas di Badan Anggaran. Tapi sementara ini, semua kegiatan tetap ada. Mungkin angkanya yang naik turun,” tandasnya. (