Efesiensi Anggaran Pemkab Cirebon Mendekati Angka Rp62 Miliar

INILAHKORAN, Cirebon - Meski nilainya belum pasti, namun efesiensi atau pemangkasan anggaran yang dilakukan Pemkab Cirebon nilainya diperkirakan Rp62 Miliar. 

Angka efesiensi anggaran tersebut tersebut disampaikan Sekretaris BKAD Kabupaten Cirebon, Yuyun Wahyu Wardhana, Senin 10 Maret 2025. Namun jumlah sebesar itu baru perkiraan karena masih menunggu laporan dari masing-masing kecamatan saja. 

"Kalau sosialisasi SKPD sudah selesai seluruhnya. Tinggal kita berkoordinasi dengan semua kecamatan yang ada. Dijadwalkan sosialisasi untuk semua kecamatan bisa selesai hari ini," aku Yuyun.

Yuyun menjelaskan, sesuai dengan surat edaran bupati tentang penyesuaian pendapatan dan efesiensi daerah, maka ada beberapa indentifikasi belanja yang terkena pemangkasan. Seusai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025, ada 7 identifikasi belanja. 

Pertama adalah kegiatan seremonial, kegiatan kajian, perjalanan dinas, percetakan, kegiatan publikasi, belanja honorarium dan belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

"Ini adalah kegiatan yang memang banyak dilakukan selama ini. Tidak dihapus juga hanya ada pengurangan anggaran. Kami sudah berikan formatnya ke SKPD dan kecamatan. Nanti bisa dihitung berapa persen misalnya perjalan dinas akan dipotongnya," ucap Yuyun.

Namun akunya, efesiensi tidak berlaku untuk anggaran infrastruktur dan pelayanan publik. Semua anggaran dari APBD Kabupaten Cirebon, tidak terganggu dan tetap akan diberikan sesuai dengan alokasi anggaran. Jadi, sangat tidak beralasan kalau ada SKPD yang mengeluh anggaran infrastrukturnya terkena pemangkasan anggaran.

"Intinya tidak ada pemangkasan anggaran untuk infrastruktur dan pelayanan umum. Pemangkasan anggaran hanya tujuh item saja yang sudah saya jelaskan tadi," paparnya.

Yuyun menambahkan, yang paling terasa dampaknya justru pemangkasan yang berasal dari DAK dan peruntukannya untuk proyek infrastruktur. Tercatat, untuk konektifitas jalan DPUTR kabupaten Cirebon ada pengurangan sekitar Rp. 27 miliar. Lalu ada pengurangan di irigasi sekitar Rp. 10 miliar dan pangan akuatik sekitar Rp. 10 miliar.

"Yang paling berdampak adalah DPUTR karena memang ada pengurangan bantuan dari DAK. Tapi ini harus dijalankan karena sudah ada aturannya," tukas Yuyun.