Angka Kemiskinan di Kabupaten Cirebon Melonjak, Kinerja Dinsos Disorot Dewan

INILAH, Cirebon - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina mempertanyakan data Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, dari Kemensos terkait angka kemiskinan di daerah tersebut.

Siska juga mempertanyakan validitas data tersebut. Masalahnya, kata dia, selama pandemi ini program yang diluncurkan tidak ada efeknya untuk mengurangi program kemiskinan. Sementara saat pandemi, berbagai program bantuan diluncurkan, baik dari pusat maupun daerah.

"Ini yang membuat tanda tanya besar kita. Kenapa kemiskinan sampai melonjak begitu besar. Tinggal bagaimana kita cros cek data itu sudah real atau belum," ungkap Siska, Selasa 5 Oktober 2021.

Baca Juga: Proyek ATP Masih Jauh dari Progres, padahal 3 Bulan Kurang Proyek Harus Selesai

Siska menjelaskan, beberapa waktu lalu sempat ada graduasi PKH yang 10 persen. Artinya, data sekarang harus dipertanyakan karena sia-sia saja dengan data kemiskinan yang semakin tinggi. Kesannya, saat ini masyarakat berebut menerima bantuan. Padahal memang, selama pandemi daya beli masyarakat menurun dan lapangan pekerjaan baru buka selesai pandemi ini.

"Padahal penerima BPNT kan lama juga programnya. Masa semakin kesini semakin banyak yang miskin," jelasnya.

Siska justru mempertanyakan program Pemkab dan Dinsos dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Sampai saat ini, programnya sudah tidak jelas. Jangan sampai, masyarakat hanya dikasih makan untuk hari itu saja. Justru harusnya Pemkab berfikir, bagaimana masyarakat diajak berfikir untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Baca Juga: Kenapa Jasad Ibu-Anak Korban Pembunuhan Subang Autopsi Ulang? Ini Kata Polisi...

"Dinasnya dong buat dan luncurkan program yang nyata dan real. Bukan hanya teriak anggarannya kurang. Kalau semua programnya kongkret, pasti tim TAPD maupun banggar tidak akan memberikan yang kecil ke Dinsos," jelas Siska.

Justru lanjut Siska, dewan sudah mengesahkan Perda Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), setahun yang lalu. Namun sampai saat ini Perbupnya sampai saat ini belum jelas. Padahal Perbup diperlukan untuk menciptakan program itu sendiri. Sementara PMKS itu ada 26 kriteria.

"Perbub PMKS saja belum dibuat. Baru disampaikan programnya. Pasti anggaran mengikuti. Nah saya pertanyakan sekarang, apakah program dinsos sudah ada untuk mengentaskan kemiskinan," paparnya.

Baca Juga: Disoroti sebagai Daerah Jual-beli Jabatan, Pemkab Cirebon Terapkan Manajemen ASN Sistem Merit

Seperti diberikan sebelumnya, Kemensos merilis jumlah warga miskin di Kabupaten Cirebon yang tembus pada angka 1.653.192 jiwa. Sedangkan jumlah pendudukan Kabupaten Cirebon sendiri, saat ini sekitar 2,2 juta jiwa. Artinya, saat ini jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon sekitar 70 persen.

Saat itu, Kadinsos Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar juga mengeluhkan anggaran Dinsos yang hanya Rp5 milyar. Sementara untuk verval data akhir tahun ini saja, diperlukan sekitar Rp3 milyar.*** (maman suharman)