Rekapitulasi Suara di KPU Jabar Sempat Tegang, PKB Merasa Dicurangi
Proses rekapitulasi suara di KPU Jabar sempat tegang saat saksi dari PKB merasa dicurangi dalam hasil penghitungan suara Pemilu 2024.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Proses rekapitulasi suara di KPU Jabar sempat tegang saat saksi dari PKB merasa dicurangi dalam hasil penghitungan suara Pemilu 2024.
Saksi PKB Jabar Muhammad Sidkon Djampi menyampaikan keberatan atas hasil rekapitulasi suara di KPU Jabar. Terutama, yang disampaikan KPU Kabupaten Cirebon karena diduga terjadi penggeseran suara dimana merugikan pihaknya.
Pada saat rekapitulasi suara di KPU Jabar itu, dia menegaskan adanya pergeseran suara tidak sah menjadi sah untuk calon anggota legislatif (Caleg) tertentu terjadi di Kabupaten Cirebon dimana ada 1.922 suara tidak sah yang telah bergeser.
"Rekap sementara kami di tim, di 11 kecamatan, 31 desa, 239 TPS suara tidak sah yang bergesernya berjumlah 1.922 suara. Ini nanti akan saya serahkan pada pimpinan rapat pleno sekaligus akan kami laporkan juga pada Bawaslu Jabar," ujar Sidkon sembari menunjukkan secarik kertas saat rekapitulasi suara di KPU Jabar, Jumat 8 Maret 2024.
Sidkon meminta agar data yang telah dihimpun di internal PKB, dapat ditindaklanjuti oleh KPU dan Bawaslu Jabar. Dia berharap Bawaslu dapat menyelesaikan laporan dari PKB secara cepat dan tepat.
"Demi Allah, permintaan kami adalah kembalikan suara itu pada tempatnya, kembalikan suara yang bergeser itu pada yang berhaknya. Sekali lagi, kepada yang berhaknya, mohon menjadi catatan serius KPU Jabar dan Bawaslu Jabar," ucapnya.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar Hedi Ardia meminta Sidkon untuk menyerahkan catatan yang dibawa. Setelah catatan diterima, Hedi kemudian mempersilahkan Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Sopidi untuk menyampaikan tanggapan.
Sopidi menyayangkan keberatan yang disampaikan oleh Sidkon. Sebab, menurut dia, KPU Kabupaten Cirebon sudah melakukan rekapitulasi secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS hingga kabupaten tanpa adanya keberatan. Proses rekapitulasi sejak dari TPS bahkan turut dihadiri saksi partai politik.
"Kalau kita menyuruh mengetuk hati nurani, ya kami juga sama, ingin agar proses itu berjalan dari titik paling bawah itu clear karena melibatkan semua unsur lalu berjenjang naik, juga sama prinsipalnya ada di situ, ada penyelenggara KPU dan Bawaslu. Ada saksi. Semua clear," terangnya.
Sopidi menilai, keberatan yang dikatakan Sidkon seolah meragukan kinerja penyelenggara dan pengawas Pemilu. Padahal, penyelenggara Pemilu sudah berjuang hingga mengorbankan nyawa.
"Sama dengan tidak mempercayai kerja penyelenggara dan partai politik, sama dengan tidak percaya dengan kerja pengawasan. Kami sudah melakukan, nyawa puluhan orang meninggal," tuturnya.
Mendengar pernyataan itu, Sidkon merespons dengan mengacungkan telunjuk ke arah Sopidi. Situasi sempat memanas. Melihat situasi itu, Hedi langsung menengahi perdebatan.
"Saksi, hari boleh panas pikiran tetap dingin. Jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar norma. Santai saja, kita beradu argumen. Tunjukan kedewasaannya," pintanya.
Sementara Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jabar Syaiful Bachri mengatakan, pihaknya akan menangani laporan dari peserta Pemilu secara cepat. Dia pun meminta agar proses rekapitulasi Kabupaten Cirebon ditunda sementara waktu.
"Mohon kiranya sepanjang ada keberatan dari peserta Pemilu, kami akan menangani pelanggaran administrasi secara cepat sehingga mohon kiranya KPU untuk menunda dulu sampai dengan Kabupaten Cirebon," ujarnya.
Melalui diskusi sengit, akhirnya Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jabar Adie Saputro memutuskan menerima sementara hasil rekapitulasi di Kabupaten Cirebon, tetapi disertai dengan catatan khusus sesuai laporan dugaan saksi dari PKB. (yuliantono)
Editor : Doni Ramdhani

