Saksi Ganjar-Mahfud Jabar Tolak Teken Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2024

Saksi Ganjar-Mahfud Jabar menolak meneken berita acara rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di beberapa kabupaten dan kota pada Pemilu 2024 karena diduga terjadi kecurangan.

Saksi Ganjar-Mahfud Jabar Tolak Teken Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2024
Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono mengatakan, pihaknya bersama Saksi Ganjar-Mahfud Jabar menolak hasil rekapitulasi karena terdapat indikasi kecurangan sejak prapencoblosan hingga pascapencoblosan PEmilu 2024. Pihaknya menduga ada kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. (dok)

INILAHKORAN, Bandung - Saksi Ganjar-Mahfud Jabar menolak meneken berita acara rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di beberapa kabupaten dan kota pada Pemilu 2024 karena diduga terjadi kecurangan.

Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono mengatakan, pihaknya bersama Saksi Ganjar-Mahfud Jabar menolak hasil rekapitulasi karena terdapat indikasi kecurangan sejak prapencoblosan hingga pascapencoblosan Pemilu 2024. Pihaknya menduga ada kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.

"Banyak terjadi dugaan pelanggaran yang mengarah ke TSM (terstruktur, sistematis dan masif) sehingga tentunya ini sikap dari kita bahwa demokrasi melalui Pemilu 2024 banyak indikasi dugaan kecurangan," ujar Ono saat dihubungi Jumat 8 Februari 2024.

Baca Juga : MUI Jabar Pastikan Kantung Parkir Aman di Kegiatan Istighosah Kubro Sabtu Besok

Ono menambahkan, Saksi Ganjar-Mahfud Jabar tak hanya menolak untuk menandatangani berita acara rekapitulasi, tapi juga menyertakan catatan-catatan soal indikasi kecurangan yang dilakukan. 

Dia berharap, catatan itu dapat dijadikan sebagai rujukan bagi DPP PDIP pusat saat proses rekapitulasi di KPU pusat ataupun ketika melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Nanti juga di perhitungan tingkat pusat di KPU ujungnya bisa ditindaklanjuti dengan berbagai gugatan salah satunya di MK," ucapnya.

Baca Juga : Pentingnya Deteksi Dini Cegah Kematian Akibat DBD

Ono mencontohkan, indikasi kecurangan seperti adanya pemberian bantuan sosial oleh pemerintah menjelang Pilpres yang tak tepat sasaran, hingga penggunaan aparatur negara untuk melakukan intimidasi kepada kepala daerah agar tak memilih Ganjar-Mahfud.

Halaman :


Editor : Doni Ramdhani