Repdem Dukung Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Ungkap Pengelolaan Anggaran Disdik

INILAHKORAN.ID – Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kabupaten Cirebon mendukung Komisi IV DPRD berkaitan dengan pengelolaan anggaran Disdik yang dinilai belum transparan. 

Anggaran tersebut mencakup dana yang bersumber dari APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang dikelola Disdik Kabupaten Cirebon.

Ketua Repdem Kabupaten Cirebon, Nana Suhana mengatakan, transparansi pengelolaan anggaran di sektor pendidikan merupakan hal mendasar yang harus dijaga. 

Menurutnya, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama ini menjadi catatan serius.

"Repdem mendukung langkah perbaikan di sektor pendidikan. Pendidikan adalah tulang punggung bangsa. Jika dalam pengelolaannya saja sudah tidak baik, bagaimana kita bisa mencetak generasi terbaik di Kabupaten Cirebon,”ujar Nana, Rabu 21 Januari 2026.

Nana juga menyoroti temuan BPK RI terkait pengadaan TIK dan penggunaan Dana BOS. Ia menilai, temuan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang telah menjabat lebih dari tiga tahun.

"Dengan masa jabatan Ronianto yang cukup lama, seharusnya sudah terlihat kemajuan signifikan. Namun yang terjadi justru temuan - temuan yang terus berulang. Ini tentu memunculkan pertanyaan terkait kinerja dia sebagai Kadisdik," ungkapnya.

Selain itu, Nana juga menyinggung rangkap jabatan Kepala Dinas Pendidikan yang saat ini menjabat sebagai Ketua PGRI dan Ketua Kwartir Pramuka Kabupaten Cirebon. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan publik terkait fokus dan motivasi dia ke depan, terlebih di tengah dinamika politik daerah.

Tak hanya persoalan anggaran, Repdem juga menyoroti masih tingginya angka anak putus sekolah dan anak yang tidak mengenyam pendidikan. Nana mengingatkan kembali kasus beberapa bangunan sekolah dasar yang roboh beberapa tahun lalu, namun dinilai belum ditangani secara tuntas.

"Banyak PR yang belum terselesaikan Ronianto sebagai kadisdik. Harusnya Bupati segera melakukan evaluasi," imbuhnya.

Persoalan lain yang disoroti Nana, adalah masih dipertahankannya koordinator wilayah (korwil) pendidikan atau yang sebelumnya dikenal sebagai Kepala UPTD. Padahal menurut Nana, dalam aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru, struktur tersebut seharusnya sudah dihapuskan.

"Apapun alasannya, korwil seharusnya dibubarkan. Jika masih dipertahankan, jangan sampai menimbulkan dugaan adanya potensi pungutan liar dengan dalih membantu urusan administrasi guru-guru saat ada urusan ke dinas," terang Nana.

Atas berbagai persoalan tersebut, Repdem mendesak Bupati Cirebon untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Evaluasi tersebut dinilai penting agar capaian kinerja di sektor pendidikan dapat diukur secara jelas dan akuntabel.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Repdem tersebut. Beberapa kali Ronianto dihubungi lewat pesan dan telepon WhatsApp, namun tidak direspon.