Repositori Pariwisata Jabar Jadi Sorotan, Kemenpar: Langkah Strategis Dongkrak IPKN

INILAHKORAN.ID - Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat membenahi sektor pariwisata melalui penguatan tata kelola data, mulai mendapat pengakuan di tingkat nasional. 

Sistem Repositori Informasi Pembangunan Kepariwisataan yang dikembangkan Dinas pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat, dinilai menjadi terobosan penting dalam mendorong pembangunan pariwisata yang lebih terukur, transparan, dan berbasis bukti.

Platform yang dapat diakses melalui https://smilingwestjava.jabarprov.go.id/Repositori tersebut hadir sebagai pusat data pembangunan kepariwisataan, yang menghimpun berbagai informasi strategis secara terintegrasi. Kehadirannya tidak hanya menjawab kebutuhan pemerintah dalam menyusun kebijakan, tetapi juga membuka akses data yang lebih luas bagi akademisi, pelaku usaha, investor, hingga masyarakat.

Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian pariwisata (Kemenpar) RI, yang menilai ketersediaan data berkualitas menjadi salah satu fondasi utama dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata, sekaligus memperbaiki capaian Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN).

“Saya setuju sekali dengan adanya sistem ini, sebab data yang disediakan tersebut bisa digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Saya berharap bank data ini bisa membantu dalam memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan tepat manfaat,” ujar Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar RI, Diah Paham dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Penilaian positif juga disampaikan Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar RI, I Gusti Ayu Dewi. Menurutnya, langkah yang dilakukan Jawa Barat menunjukkan keseriusan daerah dalam membangun ekosistem data yang mampu mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan sektor pariwisata.

"Menurut saya, ini merupakan cikal bakal yang baik, tinggal dioptimalkan ke depannya. Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang menurut saya sudah memberikan komitmen dan progres baik untuk IPKN tahun ini," ucapnya.

Merespon dukungan ini, Kepala Disparbud Jabar, Iendra Sofyan mengatakan, pembangunan Repositori data merupakan bagian dari strategi besar Pemprov untuk memperkuat fondasi pembangunan pariwisata. 

Sistem tersebut dirancang sebagai pelengkap Open Data Jabar, dengan fokus khusus pada pengelolaan informasi pembangunan kepariwisataan yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Menurutnya, data yang tersaji dalam Repositori tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam proses validasi, perencanaan program, pengendalian, evaluasi hingga penilaian berbagai indikator pembangunan pariwisata.

"Ini merupakan upaya kami dalam langkah pengembangan pariwisata. Terkait IPKN, Jawa Barat pernah menempati posisi 21 dari 38 provinsi. Untuk itu kami berusaha memperbaiki dengan membuat langkah-langkah strategis, salah satunya Repositori data di Jawa Barat," katanya.

Repositori tersebut menghimpun berbagai data pembangunan, yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan sektor pariwisata. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap kualitas data yang tersedia semakin akurat dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Sementara itu, Kepala Bidang Industri pariwisata Disparbud Jabar, Rispiaga menyampaikan, pengembangan sistem ini tidak berhenti pada kebutuhan internal pemerintah daerah. Pihaknya membuka peluang kolaborasi dengan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah lain guna memperkuat integrasi data pariwisata secara nasional.

"Kami sangat terbuka untuk sharing dan berkolaborasi dengan kementerian, lembaga, maupun pemerintah provinsi lain yang ingin mengembangkan sistem serupa. Kami juga mendukung integrasi data dari pemerintah pusat hingga daerah agar data yang tersedia selalu mutakhir, terverifikasi dengan baik, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan kepariwisataan yang lebih tepat sasaran," tuturnya.

Melalui Repositori tersebut, Jawa Barat tidak hanya berupaya memperbaiki peringkat IPKN, tetapi juga membangun ekosistem pariwisata yang lebih kompetitif. Ketersediaan data yang valid dan mudah diakses diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat perencanaan pembangunan destinasi, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan di Jawa Barat.