Saluran Menyempit di Perbatasan, Farhan Siapkan Langkah Kurangi Banjir Cibaduyut

INILAHKORAN.ID-Persoalan banjir dan genangan air di kawasan Cibaduyut serta sekitar Jalan Soekarno Hatta menjadi perhatian Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

Menurut Farhan, penanganan persoalan tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Kondisi drainase di kawasan perbatasan berkaitan dengan sistem aliran air yang menghubungkan wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.

Ia mengatakan masih terdapat sejumlah titik genangan yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kapasitas saluran, sedimentasi, hingga kondisi jaringan drainase yang saling terhubung antarwilayah.

“Masih ada beberapa titik genangan yang berkaitan dengan kapasitas saluran, sedimentasi dan kondisi drainase yang terhubung dengan wilayah Kabupaten Bandung,” kata Farhan, Rabu (9/9/2026).

Saluran Besar di Kota Bandung Menyempit di Perbatasan

Farhan menjelaskan, salah satu persoalan yang dihadapi adalah adanya perbedaan kapasitas saluran drainase antara wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.

Di beberapa titik, saluran air di wilayah Kota Bandung memiliki ukuran yang cukup besar. Namun, aliran tersebut kemudian memasuki saluran yang lebih sempit ketika melewati wilayah perbatasan.

Kondisi tersebut berpotensi menghambat aliran air, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.

Akibatnya, air dapat tertahan dan meningkatkan risiko terjadinya genangan maupun banjir di sejumlah kawasan.

Normalisasi Saluran Jadi Langkah Jangka Pendek

Untuk mengurangi risiko genangan, Pemerintah Kota Bandung mempertimbangkan normalisasi saluran sebagai salah satu langkah jangka pendek.

Upaya tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar aliran air sekaligus mempercepat surutnya genangan saat terjadi hujan deras.

Namun, Farhan menegaskan penanganan banjir tidak hanya mengandalkan koordinasi antardinas atau antarinstansi pemerintah.

Menurutnya, keterlibatan langsung masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan juga sangat diperlukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan saluran air.

“Saya minta September ini sudah mulai jalan untuk mengurangi risiko. Ini warga dengan warga. Bukan dinas dengan dinas,” ucapnya.

Farhan Dorong Gotong Royong Warga

Farhan menilai gotong royong masyarakat dapat menjadi salah satu langkah cepat dalam mengurangi risiko banjir.

Warga di kawasan perbatasan didorong untuk bersama-sama menjaga dan membersihkan saluran air di lingkungan masing-masing sambil pemerintah menjalankan penanganan teknis yang lebih besar.

Pemerintah Kota Bandung tetap akan memberikan dukungan melalui kecamatan, kelurahan, serta perangkat daerah terkait.

Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dinilai penting karena persoalan drainase tidak mengenal batas administrasi.

Air dari satu wilayah dapat mengalir dan berdampak pada kawasan lain sehingga penanganannya membutuhkan kerja sama lintas wilayah.

Bangunan di Atas Saluran Air Jadi Sorotan

Selain sedimentasi dan kapasitas drainase, Farhan juga menyoroti keberadaan bangunan yang berdiri di atas saluran air.

Bangunan permanen maupun semi permanen dinilai berpotensi menghambat aliran air serta menyulitkan proses pemeliharaan dan perbaikan drainase.

Farhan menegaskan tidak ada kompromi terhadap bangunan yang mengganggu fungsi trotoar maupun saluran air.

“Tidak boleh permanen, atau semi permanen di atas trotoar apalagi di atas saluran air. Itu enggak ada kompromi,” ujar dia.

Penertiban bangunan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga fungsi ruang publik sekaligus memastikan sistem drainase dapat bekerja secara optimal.

Perbaikan Trotoar Terintegrasi dengan BRT

Di sisi lain, Pemerintah Kota Bandung juga terus melakukan perbaikan trotoar di sejumlah kawasan.

Beberapa titik yang telah mendapat penanganan berada di kawasan Jalan Otista dan Cicadas.

Perbaikan tersebut juga diintegrasikan dengan pengembangan sistem transportasi Bus Rapid Transit atau BRT.

Farhan meminta masyarakat dan aparat kewilayahan untuk aktif melaporkan titik-titik trotoar maupun saluran air yang membutuhkan perbaikan.

Informasi dari masyarakat dinilai penting agar pemerintah dapat menentukan prioritas penanganan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

“Kami berharap kolaborasi warga berjalan bersamaan dengan dukungan pemerintah. Penanganan persoalan lingkungan dan banjir di kawasan perbatasan akan lebih cepat jika masyarakat ikut bergerak. Jadi lebih baik dilaksanakan warga dengan warga, tapi didukung kekuatan dinas,” tandasnya.

Dengan kolaborasi antara warga, pemerintah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, kecamatan, kelurahan, serta perangkat terkait, penanganan banjir di kawasan Cibaduyut dan sekitar Jalan Soekarno Hatta diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.***