Salurkan Alsintan Bantuan Pusat, Pemkab Sumedang Perkuat Pengawasan

INILAHKORAN.ID - Guna memastikan penerima manfaat dari kelompok tani dapat tertib administrasi dan sesuai ketentuan, Pemkab Sumedang menurunkan tim khusus.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPP) Sumedang Tono Suhartono mengatakan, pengadaan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) merupakan kewenangan Kementerian Pertanian. Untuk itu, pihaknya fokus kepada wewenang melakukan verifikasi administrasi, pendampingan, serta penyaluran kepada kelompok tani penerima.

"Pengadaan alsintan itu dari kementerian. Kami di daerah hanya melaksanakan penyaluran dan memastikan administrasi kelompok tani penerima sesuai ketentuan. Kami maksimalkan upaya pengawasan sesuai wewenang kami," kata Tono dikutip dari Antara, Senin (27/7/2026).

Menurutnya, pengawasan dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), penyuluh pertanian lapangan, serta petugas dinas untuk memastikan kelompok tani memenuhi persyaratan administrasi, memanfaatkan bantuan sesuai peruntukan, dan menyampaikan laporan penggunaan alsintan secara berkala.

"Tim kami turun melakukan pembinaan dan pengawasan. Administrasi harus tertib karena bantuan ini merupakan aset pemerintah yang harus dimanfaatkan sesuai aturan oleh kelompok tani penerima," ujarnya.

Sepanjang 2026, pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai bantuan alsintan ke Kabupaten Sumedang, di antaranya 16 unit hand traktor melalui Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) 2025.

Sebelumnya, pemerintah juga menyalurkan 30 unit alsintan di Kecamatan Ujungjaya yang terdiri atas tujuh unit combine harvester, 10 unit rice transplanter, sembilan unit alat semprot multifungsi, dan empat unit pompa air guna mendukung percepatan tanam dan peningkatan produksi pangan.

Selain itu, pemerintah pusat turut merealisasikan bantuan satu unit combine harvester, pompa air berkapasitas tiga inci dan enam inci, tiga unit hand sprayer, pembangunan UV Dryer, serta rehabilitasi jaringan irigasi di sejumlah wilayah untuk memperkuat mekanisasi pertanian dan menjaga produktivitas lahan.

Dia mengatakan, besarnya nilai dan ragam bantuan alsintan yang disalurkan pemerintah pusat tersebut menjadi alasan pengawasan terus diperkuat.

Aspek transparansi dan tertib administrasi diakuinya menjadi bagian penting dalam penyaluran bantuan agar dapat dipertanggungjawabkan serta menghindari kesalahpahaman di masyarakat.

"Semua proses harus terbuka dan mengikuti ketentuan. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, kami ingin memastikan alsintan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, bukan hanya diterima secara administratif," ujarnya.