Sekda Herman Tegaskan Tidak Semua Kelas di SMA/SMK Negeri Rombelnya 50 Siswa

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, tidak semua kelas di SMA/SMK negeri rombongan belajar atau rombelnya jadi 50 siswa.

Sekda Herman Tegaskan Tidak Semua Kelas di SMA/SMK Negeri Rombelnya 50 Siswa
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, tidak semua kelas di SMA/SMK negeri rombongan belajar atau rombelnya jadi 50 siswa.

INILAHKORAN, Bandung - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, tidak semua kelas di SMA/SMK Negeri rombongan belajar atau rombelnya jadi 50 siswa.

Sekda Herman mengatakan, angka 50 tersebut merupakan jumlah maksimal. Namun tidak semua kelas yang rombelnya ditambah, jumlahnya menjadi 50 orang.

Pada praktiknya kata dia, ada SMA atau SMK yang rombelnya 38 sampai 40 siswa, dari angka sebelumnya 36 orang. 

"Bukan (menjadi) 50 ya, tapi sampai dengan 50 karena faktanya ada yang satu kelasnya 38 siswa, 40 siswa sampai dengan 50 siswa," ujar Sekda Herman, dikutip Selasa 15 Juli 2025.

Penambahan rombel ini kata dia, dilakukan karena terdapat sekitar 197.000 anak di Provinsi Jabar yang berpotensi tidak melanjutkan dan putus sekolah.

"Karena aturannya kan 36 kecuali dalam kondisi situasi tertentu, darurat (itu) dimungkinkan dan Pak Gubernur kan sudah komunikasi, dan kita kan bertaruh karena anak putus sekolah dan anak yang tidak melanjutkan di Jawa Barat sampai 197 ribu, kan banyak," ucapnya.

Saat ini, pihaknya terus berupaya melengkapi kekurangan untuk pelaksanaan pembelajaran di tahun 2025/2026 agar lebih ideal seperti penambahan kursi dan meja hingga pemasangan pendingin ruangan.

"Kan step by step seperti yang disampaikan Pak Gubernur, AC nanti kita lengkapi, kita lengkapi, kemudian ruang kelasnya kurang bagus kita rehab atau ruang kelasnya kurang kita bangun ruang kelas," kata Sekda Herman.

Termasuk lanjut Sekda Herman, pembangunan unit ruang kelas baru dan gedung sekolah baru yang sudah direlokasi melalui anggaran perubahan sebesar Rp1,2 triliun.

"Ini kan berproses ada pengadaan barang dan jasanya nanti, semuanya harus akuntabel, tidak boleh melanggar aturan. Jadi nanti ada proses sehingga Insya Allah akhir tahun ini sudah mulai terurai kekurangan-kekurangannya," katanya.

Pada prinsipny kata dia, pemerintah akan membuat kualitas pendidikan di Jabar lebih optimal.

"Yang jelas kualitas pendidikan menengah SMA/SMK harus optimal dan tidak boleh ada anak putus sekolah yang penting," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, berdasarkan data yang dimiliknya, jumlah SMA dan SMK di Jabar itu ada 801, sedangkan jumlah ruang kelasnya untuk kelas satu, ada 8.727 dan yang digunakan rombel 48 sampai 50 siswa hanya 384 kelas. 

Dikatakan Dedi, sekolah swasta yang muridnya mengalami penurunan, masih bisa mencari cari jalan lain agar tetap pendidikan berjalan.

"Kebayang kalau saya tidak ngambil keputusan itu. Apa yang terjadi hari ini, protes terjadi di mana-mana. Di setiap sekolah orang tua siswa berteriak, tidak bisa masuk sekolah," ujar Dedi.***


Editor : JakaPermana