Sekolah Swasta Program Kerja Sama 'Tak Laku', FKSS Minta Penambahan Rombel Dievaluasi

INILAHKORAN.ID - sekolah swasta yang tergabung dalam program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK), yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengklaim masih kesulitan mendapatkan murid baru.

Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat mengungkap, berdasarkan data cut off 4 Juli 2026 pukul 19.30 WIB lalu, jumlah pendaftar masih rendah.

Jauh dari proyeksi Pemprov Jabar, sebanyak 78 ribuan siswa yang tak lolos Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) SPMB 2026.

Ketua FKSS Jabar, Ade Hendriana mengatakan, hingga kini siswa pendaftar ke sekolah program SSK baru di angka 18.796. Rinciannya, pilihan dua sebanyak 3.304 calon murid dan pilihan tiga 15.492 calon murid.

Ia menduga, rendahnya proyeksi dengan pendaftar yang masuk. Meski data tersebut masih bersifat sementara, dinilai akibat dari adanya penambahan rombongan belajar (Rombel) di sekolah negeri. Diduga salah satu skema yang digunakan adalah status sekolah penyangga.

Padahal, secara regulasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengeluarkan Kepmen Nomor 14/2026 tentang larangan penambahan Rombel.

"FKSS Jabar menilai, rendahnya jumlah pendaftar SSK merupakan dampak langsung dari kebijakan penambahan kuota sekolah negeri sebanyak 31.502 calon murid baru. Kebijakan tersebut telah mengubah peta penerimaan peserta didik dan mengurangi jumlah calon murid yang sebelumnya menjadi potensi bagi sekolah swasta" kata Ade dalam keterangannya, Senin (6/7/2026).

Evaluasi Penambahan Rombel

Maka dari itu, pihaknya meminta Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi penambahan rombel, karena berdampak dengan keberlangsungan sekolah swasta.

"FKSS juga mengkhawatirkan, akan terjadi gelombang pencabutan berkas di sekolah swasta, setelah pengumuman tahap 2 sekolah negeri. Kondisi ini berpotensi mengganggu kepastian jumlah peserta didik, perencanaan pembelajaran, serta keberlangsungan operasional banyak Sekolah Swasta Kerja Sama di Jawa Barat," ucapnya.

Terkait adanya dugaan penambahan rombel di sekolah negeri, Anggota Komisi V DPRD Jabar, Zaini Shofari mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Meski demikian, Zaini menilai potensi penambahan rombel tersebut bisa saja terjadi bila menilik kebiasaan Pemprov Jabar yang kerap mengambil kebijakan secara spontan.

"Saya belum tahu. Berarti maksimal jadi 50 lagi dong kalau begitu. Kalau PAPS (Pencegahan Anak Putus Sekolah) kan itu hanya sekali. Harusnya sekarang sudah pulih, 36 (siswa per kelas)," ujarnya.

Sebelumnya, dugaan penambahan rombel ini telah menguat, salah satunya di SMAN 12 Bandung. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 12 Bandung, Muhamad Henrick Cahyanto menuturkan, awalnya sekolah mereka memiliki daya tampung 432 peserta didik yang terbagi dalam 12 kelas atau masing-masing kelas terdiri dari 36 siswa rombongan belajar. 

Namun, karena status sekolah sebagai penyangga di wilayah Kiaracondong membuat sekolah memperoleh tambahan kuota domisili penyangga.

Masing-masing kelas mendapatkan tambahan enam kursi atau 42 siswa per rombel, sehingga total pada tahun ajaran 2026/2027 sebanyak 504 siswa.

"Sehingga kalau kita jumlahkan 432 ditambah 72 itu total kuotanya di 504 peserta didik," katanya.

Demikian pula di SMAN 14 Bandung, di mana Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Irfan Muhafidin mengaku 11 kelas akan diisi oleh 462 siswa, dengan rincian masing-masing kelas ada 42 peserta rombel karena ditambah dengan siswa dari wilayah penyangga.

"Untuk daya tampung di kami itu sekarang 11 kelas. Jadi 42 dikali 11. Itu regulernya cuma 36, karena kita termasuk sekolah penyangga, jadi ditambah 6 dari penyangga," jelasnya.

Sementara itu, SPMB 2026 tahap dua resmi ditutup pada hari ini, yang mana selanjutnya siswa pendaftar mengikuti tahapan lanjutan di sekolah masing-masing yang mereka terima.