Selain Kelebihan Bayar, Eh... Kontraktor RSUD Bogor Utara juga Belum Bayar Sanksi Denda
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menyoroti proyek pembangunan RSUD Bogor Utara yang menelan anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp93,6 miliar.
INILAHKORAN, Parung - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menyoroti Dinas Kesehatan atas temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.
Terutama, dalam proyek pembangunan RSUD Bogor Utara yang kini sudah berganti nama menjadi RSUD Parung yang menelan anggaran bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Barat sebesar Rp93,6 miliar.
Selain terjadi kelebihan bayar atas ketidaksesuaian spesifikasi teknis, Rudy Susmanto juga menanyakan terkait dugaan belum dibayarnya sanksi denda dari penyedia jasa atau kontraktor PT Jaya Semanggi Enjineering sebesar hampir Rp8 miliar.
Baca Juga : Wakil Direktur RSUD Sebut Patungan Buat Setor ke BPK
"Selain kelebihan bayar, diduga juga kontraktor RSUD Bogor Utara belum membayar sanksi denda yang sebelumnya nilainya ditentukan oleh Dinas Kesehatan, hingga kami konsentrasi untuk membenahi hal tersebut baik dari sisi administrasi maupun lainnya," kata Rudy Susmanto kepada wartawan, Senin 15 Agustus 2022.
Sedangkan, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bogor Heri Aristandi mengaku terus memonitor dan menunggu laporan pembenahan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
"Kami terus monitor, dan sebagai legislatif. DPRD tak bisa ikut 'turun' dan menunggu laporan pembenahan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (perihal proyek pembangunan RSUD Bogor Utara)," tutur Heri Aristandi.
Baca Juga : Bangun 184 Huntap di Cileuksa dan Cisarua, Pemkab Bogor Berdayakan Pokmas
Sebelumnya, setelah diberikan kompensasi waktu dan perpanjangan waktu hingga dua kali, proyek pembangunan RSUD Bogor Utara atau Parung (Gedung A) di Desa Cogrek, Parung yang dikerjakan PT Jaya Semanggi Enjineering akhirnya tuntas 100 persen.
Halaman :
