Siap-siap, ASN Tidak Produktif Bakal Digeser Dedi Mulyadi ke Sekolah

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan, akan menggeser aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi yang tidak produktif ke sekolah-sekolah.

Siap-siap, ASN Tidak Produktif Bakal Digeser Dedi Mulyadi ke Sekolah
Dedi Mulyadi mengaku, saat ini dirinya telah meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar untuk menginventarisir, mana saja ASN termasuk di organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak memiliki peran strategis, maupun tidak produktif, untuk dipindahkan ke sekolah-sekolah.(yuliantono)

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan, akan menggeser aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi yang tidak produktif ke sekolah-sekolah.

Dedi Mulyadi mengaku, saat ini dirinya telah meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar untuk menginventarisir, mana saja ASN termasuk di organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak memiliki peran strategis, maupun tidak produktif, untuk dipindahkan ke sekolah-sekolah.

"Itu akan diarahkan untuk menjadi tenaga tata usaha di SMA, SMK. Agar kepala sekolah tidak sibuk ngurusin dana BOS. Jadi mereka menjadi tenaga membantu untuk mengurus administrasi sekolah," ujar Dedi di Kota Bandung, Minggu 5 Oktober 2025.

Harapannya, dengan adanya pergeseran ini pengeluaran di kantor dalam lingkungan Pemprov Jabar dapat berkurang. Salah satu yang diharapkannya, berkurangnya beban biaya pemakaian listrik.

Sebab, dia mengaku sudah mendapatkan contoh dari Kabupaten Purwakarta yang mengklaim bisa menurunkan biaya penggunaan listrik dari Rp2,5 miliar tiap bukan, berhasil ditekan menjadi hanya Rp500 juta.

"Dia sudah dapat insentif baru dari efisiensi belanja listrik. Nanti seluruh listrik penggunaan di Jawa Barat saya minta pakai meteran. Seperti yang lalu nggak pakai meteran. Dengan meteran itu nanti biaya bayar listriknya akan turun," kata Dedi.

Mereka yang digeser ini lanjut Dedi, akan menjalani tugasnya di sekolah mulai Januari 2026 mendatang. Mereka akan di sana, tanpa batas waktu.

"Iya, terus. Jadi tenaga pembantu di sekolah, daripada numpuk di kantor, enggak ada kerjaan. Kan banyak ASN yang tidak kebagian job, ya sudah (di pindah). Termasuk PPPK ya, simpen di situ aja," ucapnya.

Disinggung apakah mereka akan selamanya berada di sekolah, Dedi kembali menegaskan situasinya dapat berubah berdasarkan jenjang karir ASN tersebut.

"Iya, tergantung jenjang karir. Enggak ada masalah kalau itu. Tapi paling utama adalah tugas sekolah bisa selesai. Jadi jangan sampai satu sisi enggak ada pekerjaan, di sisi lain terlalu banyak pekerjaan," tandasnya.


Editor : Doni Ramdhani