Siapkan Jurus GPM dan Opadi, Pemprov Jabar Ajak Daerah Jaga Stabilitas Bapokting

Pemprov Jabar mengajaka pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga Bapokting dengan GPM dan Opadi

Siapkan Jurus GPM dan Opadi, Pemprov Jabar Ajak Daerah Jaga Stabilitas Bapokting
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan skema Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Bersubsidi (Opadi), dalam rangka menjaga stabilitas bahan pokok penting (Bapokting), baik dari sisi ketersediaan maupun harga.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman menuturkan, pihaknya telah menyiapkan GPM dan Opadi, bila sewaktu-waktu terjadi anomali pada komoditas Bapokting.

"Kami akan kerahkan semuanya, untuk memastikan Bapokting tetap stabil. Mungkin kenaikan pasti tidak terhindar, tapi paling tidak stoknya tersedia dan kalaupun ada kenaikan, (masih) dalam koridor lah," ujar Herman dikutip Kamis 26 Februari 2026.

Kenaikan terukur yang dimaksudnya seperti adanya lonjakan tipis pada harga telur, di mana biasanya pada angka Rp30 ribu kini Rp31 ribu per kilogram.

"Jadi masih dalam jangkauan. Kenaikan itu wajar, karena wajar lah dalam situasi seperti ini produsen termasuk pedagang mendapatkan apa profit ya. Tapi kan tidak boleh mengorbankan kepentingan konsumen, kepentingan warga masyarakat. Makanya negara harus hadir," ucapnya.

Herman memastikan, Pemprov Jabar akan berupaya maksimal guna memastikan harga dan ketersediaan Bapokting di seluruh Jawa Barat tetap stabil.

Sisi lain, pihaknya juga mengajak pemerintah kabupaten/kota, untuk menjaga stabilitas Bapokting selama masa Ramadan dan Lebaran 2026.

"Tentu kami juga minta kabupaten/kota juga bareng-bareng bahu-membahu. Kan kuncinya empat tuh. Satu stabilitas harga, Dua ketersediaan pasokan, ketiga komunikasinya harus efektif antar semua stakeholders, yang keempatnya transportasinya harus terus lancar," katanya.

Herman melanjutkan, pihaknya juga melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah berkoordinasi dengan bupari dan wali kota untuk langsung bertindak ketika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga yang di luar batas.

"Mana yang rawan, langsung hajar, mana yang rawan langsung lakukan operasi bersama kabupaten/kota. Kudu proaktif sih ayeuna mah jeung kudu loba di lapangan, meh tau kaayaan (Harus proaktif sekarang sama harus banyak di lapangan biar tahu keadaan)," tandasnya. 


Editor : Ahmad Sayuti