Sikap Kami: Apa Kabar Gibran

APA kabar Gibran Rakabuming Raka? Di tengah suasana banjir yang tengah melanda Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, nama ini patut kita ingat kembali.

Pada Mei 2024, saat rona-rona kemenangan sudah muncul pada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Salah satunya mengatur tentang kawasan aglomerasi. Kawasan aglomerasi terdiri dari Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Tangerang, Bekasi, Cianjur, Kota Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi.

Kawasan aglomerasi itu, sesuai UU, berada di bawah koordinasi Dewan aglomerasi. Dewan ini dipimpin seseorang yang ditunjuk presiden. Paling santer, posisi itu sudah disiapkan untuk wakil presiden.

Sejauh ini, kita tak melihat Gibran menyentuh hal-ihwal aglomerasi ini. Alih-alih memimpin Dewan, membicarakannya pun sangat jarang terdengar, kalau tak mau disebut belum pernah.

Lalu, tiba-tiba, datanglah bencana. Sejumlah kawasan aglomerasi diterjang banjir. Kota --dan terutama Kabupaten—Bogor ditunjuk sebagai biang keladinya. Pasalnya, hujan deras dengan intensitas tinggi, tak mampu diredam. Mengalir ke Bekasi, Jakarta, Depok, bahkan hingga Tangerang.

Dalam pandangan kita, aglomerasi Jakarta ini penting. Sangat penting malah. Dia tak hanya soal pembangunan, ihwal ekonomi, tentang industri. Lebih penting dari itu adalah soal lingkungan. Terbukti, soal lingkungan ini yang memicu keriuhan.

Selama ini, bukan tak ada upaya-upaya pemerintah untuk merintangi air dari hulu di Bogor menuju Jakarta. Dua atau tiga bendungan, sudah dan sedang dibangun. Tapi, dengan intensitas tinggi, rupanya itu belum cukup. Tiap sebentar, pintu air di Katulampa membunyikan peringatan.

Maka, resmi atau tidak, aglomerasi ini sudah seharusnya jalan. Agar pembangunan dan penataan lingkungan di wilayah Jakarta dan sekitarnya bisa berjalan dengan sinkronisasi yang kuat. Kalau tidak, saat hujan lebat turun, telunjuk-telunjuk orang akan menuju ke arah Bogor.

Padahal, Bogor tak punya kemampuan untuk menyiapkan semua itu. Alih-alih untuk itu, untuk membangun wilayahnya yang terluas, masih berat.

Itulah sebabnya, kita dorong Dewan aglomerasi ini secepatnya jalan. Agar sinkronisasi wilayah aglomerasi bisa segera terwujud. Agar Kabupaten dan Kota Bogor tak lagi jadi sasaran kesalahan.

Buat kita, tugas ini lebih menantang dilakukan Gibran. Ya, ketimbang bagi-bagi susu, meninjau makan bergizi gratis ke sekolah-sekolah. aglomerasi ini jauh lebih penting dan krusial. Kerjakanlah. (*)