Sikap Kami: Bima Arya Korban Komplotan Parpol

INNALILLAHI. Ucapan duka cita patut kita sampaikan. Satu-persatu putra terbaik Jawa Barat kehilangan kesempatan memimpin Tatar Parahyangan dari Gedung Sate.

Setelah Ridwan Kamil, kini giliran bima arya sugiarto. Dia mundur karena sudah tak mungkin lagi mendapatkan tiket. Partainya, Partai Amanat Nasional (PAN), sudah “terbelenggu” kesepakatan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Bima sudah lama disebut-sebut akan maju di kontestasi pilgub jabar 2024. Salah satu kemungkinannya adalah menjadi pendamping Ridwan Kamil. Apalagi, keduanya sangat akrab dalam tugas pemerintahan maupun personal.

Bayangkan, jika keduanya bisa memimpin Jabar. Maka, wilayah ini akan dipimpin putra-putra terbaiknya. Bima doktor lulusan Universitas Nasional Australia di Canberra, Ridwan Kamil master lulusan Berkeley.

Sama-sama cerdas, sama-sama inovatif, visioner, kuat dalam diplomasi internasional, santun, dan bisa menyelam ke kelompok usia manapun. Terlebih lagi, mereka sudah terbukti dengan kinerjanya.

Kini, Jabar langsung kehilangan Bima, pria yang memimpin organisasi pemerintahan kota se-Indonesia, Apeksi. Dia tak menemukan jalan, meski dia punya keinginan.

Apa penyebab kegagalannya? Tak lain tak bukan adalah politisi-politisi pemimpin partai politik di Jakarta. Nafsu kuasa mereka menghadirkan kerugian bagi masyarakat Jawa Barat: tak punya banyak pilihan terhadap pemimpin terbaik.

Nafsu kuasa itu mereka balut dengan koalisi. Tapi, kita melihatnya lebih sebagai sebuah komplotan. Mereka yang memaksakan kehendak tanpa memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat di daerah.

Demokrasi itu bagus. Politik itu indah. Yang merusaknya adalah para pelakunya. Dalam konteks ini adalah pimpinan-pimpinan parpol yang masuk komplotan itu.

Jika mereka menyebut itu adalah untuk Indonesia yang lebih baik, kita tak sependapat. Mestinya mereka jujur, bahwa pembentukan komplotan ini, apalagi jika nantinya diperluas dan perbesar, hanya untuk melampiaskan birahi kekuasaan. Tak lebih.

Cara-cara yang mereka lakukan, meskipun boleh dalam politik, tapi hanya untuk membela kepentingan mereka. Bukan kepentingan rakyat. Jika demi rakyat, semestinya mereka memberi ruang pilihan lebih banyak.

Cara kita berdemokrasi ini, terutama dengan komplotan-komplotan besar itu, pada akhirnya akan mengurangi nilai demokrasi itu sendiri. Rakyat bebas memilih, tapi pilihannya kian dipersempit. 

Cara seperti itu juga mengurangi peluang terpilihnya putra-putra terbaik di daerah. Yang akan muncul hanyalah para penguasa, dengan skenario mereka. Begitulah cara komplotan demokrasi bekerja. 

Akan halnya Bima, kebetulan dia juga tergabung di parpol yang posisinya juga lemah. Jadi, tak ada yang bisa dia lakukan, kecuali menyatakan mundur itu. (*)