Sikap Kami: Brigadir J dan Survei

JIKA ada pihak yang terpukul atas peristiwa baku tembak polisi di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, salah satunya pastilah lembaga survei. Kenapa? Hasil survei mereka bertolak belakang dengan realitas.

Senin (11/7) lalu, misalnya, Indikator Politik Indonesia merilis hasil surveinya. Termasuk tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara. TNI paling dipercaya: 99,2%. Polri juga tinggi: 96,4%.

Tapi, pada hari yang sama, suasana kebatinan kepercayaan publik tak setinggi itu muncul. Kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat, jadi pemicunya.

Banyak pernyataan-pernyataan polisi sekitar itu yang dipertanyakan publik. Setidaknya itu yang tergambar di beragam platform media sosial. Soal proyektil merayap, soal lima tembakan membuat tujuh luka tembak, soal luka sayat korban, soal lambatnya pengungkapan peristiwa ke hadapan publik, dan sebagainya.

Baca Juga: Sikap Kami: Selamat Pagi Herry Wirawan

Kemarin, keraguan publik kian menjadi. Itu terkait pernyataan polisi bahwa CCTV di rumah tersebut sudah rusak dua minggu terakhir. Bisa saja begitu sesungguhnya yang terjadi. Tapi, publik ragu. Kok bisa CCTV rusak dua minggu tak diperbaiki, begitu rata-rata pertanyaan mereka.

Bahkan ada pula yang mengait-ngaitkan dengan peristiwa KM 50. Kala itu, hal serupa terjadi: CCTV rusak saat enam anggota Laskar FPI meregang nyawa di tangan aparat kepolisian.

Bedanya, rusaknya CCTV sekitar KM 50, oleh publik, terutama karena kehadiran pendengung, masih imbanglah. Pada kasus baku tembak ini, lebih banyak yang bertanya, kok CCTV rusak? Sangat banyak yang mempertanyakan –mungkin meragukan—benar tidak CCTV rusak.

Baca Juga: Sikap Kami: Cacat Kereta Cepat

Kenapa bisa begitu? Kita berpendapat, bahwa tingkat kepercayaan tersebut memang tidaklah seperti yang digambarkan hasil-hasil survei sejumlah lembaga. Sebab, dalam realitas sehari-hari pun, oknum-oknum polisi yang melanggar hukum, dari narkoba, perselingkuhan, pencabulan, tidaklah sedikit.

Lalu, apa maknanya? Polisi masih harus bekerja keras, bekerja tulus. Bahkan jika yang melakukan pelanggaran hukum itu adalah anggotanya sendiri, dari pangkat terbawah hingga tertinggi, kesamaan perlakuan hukum harus ada. Jangan lagi ada yang disembunyikan, apalagi dibela, bagaimanapun caranya.

Transparansi itu perlu agar tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian betul-betul tinggi. Bukan kepercayaan yang dibuat-buat. Dengan begitu, apapun yang dilakukan polisi, publik akan yakin, percaya, dan tak ragu lagi.

Baca Juga: Sikap Kami: Untung Ada Holywings

Makna lainnya? Lembaga survei, yang menempatkan polisi pada tingkat kepercayaan luar biasa tinggi, harus jujur juga. Agar juga bisa dipercaya publik.***