Sikap Kami: Mengkritik Pemerintah, Siapa Berani?

SALAH satu pernyataan Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih jadi perbincangan adalah apa yang dia sampaikan pada Senin (8/2) lalu. Di agenda Ombudsman, salah satu pernyataannya adalah meminta masyarakat aktif menyampaikan kritik, saran, ataupun potensi maladministrasi pelayanan publik.

Sikap Kami: Mengkritik Pemerintah, Siapa Berani?

SALAH satu pernyataan Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih jadi perbincangan adalah apa yang dia sampaikan pada Senin (8/2) lalu. Di agenda Ombudsman, salah satu pernyataannya adalah meminta masyarakat aktif menyampaikan kritik, saran, ataupun potensi maladministrasi pelayanan publik.

Bak bola panas, pernyataan itu langsung mengundang kritik. Beragam bungkusnya. Ada yang terang-terangan mengkritik. Ada pula dengan satire. Tak sedikit publik yang menilai pernyataan presiden tak sejalan dengan apa yang tengah terjadi pada gejolak sosial masyarakat.

Banyak kalangan aktivis menyindirnya. Umumnya bisa disimpulkan seperti ini pernyataan mereka: menyampaikan kritik boleh, tapi tak ada yang bertanggung jawab setelah kritikan terbunyikan.

Baca Juga : Sikap Kami: Bersuka di Atas Derita

Kegalauan masyarakat itu wajar terjadi. Pasalnya, tak sedikit kritikus pemerintah, yang ujungnya bernasib buruk. Kalau bukan berurusan dengan hukum, maka jadi bulan-bulanan buzzer pendukung pemerintah.

Salah satu tokoh yang terang-terangan menyatakan takut mengkritik pemerintah saat ini adalah Kwik Kian Gie. Katanya, bahkan lebih takut ketimbang menyampaikan kritik di era Orde Baru. Ketakutan Kwik karena kritikannya langsung dibalas ramai-ramai buzzer dengan mengungkap persoalan personal.

Jika kemudian kritikus-kritikus itu bermasalah hukum, bisa jadi karena ada pengkritik yang menyalahi aturan hukum. Yang jadi pertanyaan, bukankah kritikan menyalahi aturan itu juga dilakukan para pendukung pemerintah? Dan mereka, sejauh ini, bisalah dikatakan aman-aman saja.

Baca Juga : Sikap Kami: Tom Moore

Lagi pula, dalam berbagai peristiwa yang terjadi, kita pun tak melihat kritikan itu bisa diterima secara terbuka, apalagi dijalankan pemerintah. Kurang apa dahsyatnya kitikan masyarakat saat pemerintah mengajukan UU Cipta Kerja dan disetujui DPR. 

Halaman :


Editor : Zulfirman