Sikap Kami: Swasembada di Perut Kita

PRESIDEN Prabowo Subianto bangga dengan pencapaiannya setelah Indonesia dia sebuat mencapai swasembada pangan pada 2025. Katanya, tak perlu lagi impor-impor dari negara lain. Kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi dengan stok yang berlimpah.

Angka-angka hijau itu sudah beredar luas menghiasi pemberitaan berbagai media massa dalam satu bulan terakhir. Sudut pandangnya kira-kira begini: Warga Indonesia kudu bangga lantaran stok beras begitu berlimpah.

Mengawali tahun 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan posisi stok beras nasional mencapai 12,529 juta ton, yang tersebar di gudang Bulog, penggilingan, hingga rumah tangga.

Dari total tersebut, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog berada pada angka 3,25 juta ton, sebagai rekor tertinggi yang menjamin keamanan pangan nasional di tengah fluktuasi cuaca global.

Dengan kebutuhan konsumsi nasional sebesar 2,5 juta ton per bulan, ketersediaan ini diproyeksikan aman hingga akhir tahun.

Angka-angka di atas begitu membanggakan. Dan memang, kita perlu mengapresiasi dengan kadar yang secukupnya. Tak perlu juga berlebihan, lantaran sebuah keberhasilan selalu diiringi tantangan.

Andai makna swasembada pangan sebatas soal stok yang melampaui konsumsi, maka sudah tak perlu lagi ada yang dipertanyakan. Masalahnya, tujuan utama swasembada itu tetaplah terletak pada konsumsi secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Hakikat swasembada, adalah perut-perut warga yang terisi gizi secara adil dan berkelanjutan.

Faktanya, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO telah merilis data yang menyebut 43,5 persen penduduk Indonesia tidak mampu membeli pangan sehat. Akses yang terbatas dan biaya yang mahal menjadi kendala utama yang dialami masyarakat.

Hal ini ditemukan FAO dalam laporannya berjudul ”The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI)” tahun 2025. Meski tren angkanya terus menurun dari dalam lima tahun terakhir, tetap tergolong tinggi dan menandakan lemahnya daya beli masyarakat terhadap pangan bergizi.

Angka Indonesia pada 2024 ini tetap lebih rendah dibandingkan Malaysia yang hanya 1,6 persen; Vietnam 8,8 persen; dan Thailand 16,8 persen.

Contoh soal beras misalnya, di tengah gembar-gembor swasembada yang jadi kebanggaan Istana, harganya masih tak kunjung turun. Penyebabnya, tak lepas dari regulasi produksi terutama soal kebijakan harga gabah kering.

Mahalnya harga beras tak lepas dari kebijakan penyesuaian harga gabah kering panen (GKP) yang dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram.

Maka, swasembada pangan alangkah lebih baik diiringi dengan akselerasi nyata untuk meninggikan daya beli masyarakat. Toh, swasembada tak menjamin harga pangan itu sendiri menjadi lebih murah.

Seharusnya kita bisa langsung mendapatkan efek positif dari bewara soal swasembada yang penuh euforia itu. Misal, beras menjadi murah dan mudah didapat.  

Andai itu tak terjadi, maka sudah seharusnya kita menggungat. Mempertanyakan. Kok, swasembada tak sampai ke perut kita? ***