Sikap Kami: Tantangan Digitalisasi di Negeri 6 Juta UMKM

digitalisasi adalah pintu memasuki persaingan masa kini dan masa depan. Maka, tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Jawa Barat mendorong pelaku umkm masuk ke dunia digital, masih butuh kerja super keras.

umkm adalah nafas kehidupan sebagian besar masyarakat Jawa Barat. Jika Kementerian Koperasi dan umkm mencatat pelaku usaha kecil dan mikro itu hanya 1,4 juta, Pemprov Jawa Barat mencatat angka yang lebih dahsyat: 6,25 juta.

Bayangkan, betapa banyak tenaga kerja yang terserap di sektor umkm di Jabar. Pukul rata satu umkm mempekerjakan lima orang, maka ada lebih dari 30 juta warga Jabar yang hidup dari sektor ekonomi kecil ini. Sektor ini ikut berperan menekan turunnya angka kemiskinan ekstrem Jabar yang kini sudah di bawah rata-rata nasional.

Itulah pentingnya perhatian terhadap pelaku umkm dilakukan Pemprov Jabar. Sebab, merka adalah nafas hampir seluruh warga Tanah Pasundan.

Lalu, seberapa banyak pelaku umkm yang sudah melek digital di Jabar. Ini data dua tahun lalu, saat pelaku umkm di Jabar masih sekitar 4,6 juta. Prosentasenya baru 21%. Masih ada 79% yang buta digitalisasi. Katakanlah dalam perkembangannya terjadi peningkatan, tapi tentu masih belum bisa mencapai 40-50%.

Maka, jika Diskuk Jabar ingin menggelorakan digitalisasi kepada pelaku umkm, sudah pasti tak semudah membalik telapak tangan. Dia perlu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja yang sabar.

Dengan pelaku umkm terbanyak di Indonesia, tak mungkin mendigitalisasikan pelaku umkm dan produknya dalam waktu yang singkat. Masih terlalu jauh untuk mencapainya.

Salah satu yang bisa membuatnya bergerak lamban adalah karena politik kebijakan ekonomi pemerintah belum sepenuhnya bertumpu pada umkm. Setidaknya, perhatian pemerintah terhadap umkm, jauh di bawah pendidikan, kesehatan, dan sejenisnya. Kalau tak percaya, cek saja betapa besar perbedaan anggaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan dibanding umkm.

Padahal, sekali lagi, umkm adalah penting untuk kelanjutan ekonomi masyarakat. Dan, untuk menjalankannya, proses digitalisasi untuk menembus pasar adalah kemutlakan.

Betul, Jabar adalah pasar yang besar bagi pelaku umkm. Tapi, pertumbuhan pasarnya lamban. Satu-satunya yang bisa ikut mendongkrak perluasan pasar adalah digitalisasi itu, bisa menembus pasar ke bentang dunia manapun.

Karena itu, melek digital adalah keniscayaan bagi pelaku umkm. Pemerintah menjadi penjembatan untuk itu.

Ada baiknya, Pemprov, dalam hal ini Diskuk Jabar, tak hanya menggunakan tangan sendiri. Bisa pula meminjam tangan pihak lain. Salah satunya, industri dan swasta, terutama yang bergerak di industri lanjutan umkm, untuk ikut membantu percepatan program digitalisasi itu.

Memang, itu sudah pernah dilakukan. Misalnya, ketika HM Sampoerna membuat program transformasi digital. Sampoerna sudah, masih butuhkan uluran tangan pihak-pihak lain dalam membantu umkm. (*)