Sikap Kami: Ujug-ujug Nyabup, Ujug-ujug Nyagub

PERNAH dengar Zumi Zola? Sebagai artis, dia juga tak terlalu mentereng. Filmografinya hanya tiga. Ada pula sejumlah sinetron yang dia bintangi.

Tapi, karier politiknya cukup menjulang. Mungkin, bukan karena kemampuannya. Lebih karena perpaduan antara posisinya sebagai selebritas dan putra politisi ternama di Jambi. Dia pun terpilih dalam demokrasi yang kurang berkualitas, yang mengandalkan hanya pada popularitas nama.

Zuli Zoma tergelincir. Dia terjatuh kasus korupsi. Rupanya, dia cawe-cawe dalam penyusunan anggaran daerah dengan maksud tertentu. Hakim pun mengganjarnya enam tahun penjara.

Tersebut pula Lucky Hakim dan Sahrul Gunawan. Keduanya menjadi calon wakil bupati di Kabupaten Bandung dan Indramayu dan menang.

Tapi, setelah terpilih, mereka “gontok-gontokan” dengan bupati. Lucky bahkan mundur, sementara hubungan Sahrul dengan Bupati Bandung Dadang Supriatna tak bisa disebut baik-baik saja.

Tentu saja, sebagai seorang warga negara, siapapun berhak maju dalam kontestasi. Sepanjang memenuhi syarat-syarat. Para selebritas pun maju tidak dengan mematah-matahkan syarat, tak mengubah-ubah syarat. Jadi, normal saja sesungguhnya.

Yang tak normal adalah sebagian besar selebritas, para pesohor itu, bukanlah orang politik. Sebagian besar jadi politisi ujug-ujug. Jadi politisi karena mendekati musim kontestasi. Dalam kontestasi, dalam negara dengan sistem demokrasi yang masih buruk seperti di Indonesia, tingkat popularitas masih memiliki peran.

Tidak semua pesohor seperti itu. Ada juga yang betul-betul bernas dalam politik. Tapi, mereka adalah yang sudah terasah dalam dinamika politik. Mereka betul-betul menggeluti politik bahkan di atas dunia keartisan mereka. Dan, mereka berhasil.

Tapi, di tengah makin dekatnya kontestasi demokrasi saat ini, yang terlihat bukanlah selebritas-selebritas cum politisi itu. Yang marak adalah selebritas-selebritas yang ujug-ujug jadi politisi.

Di Jawa Barat, misalnya, banyak pesohor-pesohor yang tiba-tiba di usung jadi calon kepala daerah. Di Kabupaten Bandung Barat, misalnya, selebritas yang entah darimana-mana, tiba-tiba ikut dicalonkan partai politik.

Apa yang hendak diusung partai-partai politik dengan mengajukan selebritas? Tak lain tak bukan hanya upaya merebut kekuasaan. Bukan untuk membangun dan memperbaiki daerah.

Bagaimana mungkin para pesohor itu akan bisa membangun daerah jika ilmu politik pemerintahannya masih cetek? Tapi, itulah pilihan banyak partai sekarang, terutama PAN dan Gerindra. Kita patut menyesalkan langkah-langkah semacam itu. Buat kita, itu perlambang bahwa partai politik memang tak dibangun untuk menghadirkan sistem politik yang bermartabat di negeri ini. (*)