Sikap Kami: Wali Kota yang Tertukar

MASIH ingat peristiwa di lahan eks Palaguna Plaza, dua bulan lalu? Muhammad Farhan marah. Marah besar. Lahan itu dipenuhi sampah dan gerobak pedagang. Dia sampai menyegel lahan tersebut.

Saat itu, kesan yang muncul, Farhan tak beda dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Suka meledak-ledak. Biasanya, orang yang meledak-ledak, suka berpikiran pendek. Secepatnya mengambil tindakan, tanpa menalar lebih dalam.

Dalam perjalanannya, Farhan ternyata tak menunjukkan sikap seperti itu. Sejak saat itu, rasanya belum pernah lagi dia marah-marah. Berpikirnya lebih dalam, memutusnya tidak seketika. Sebab, tak ada juga persoalan yang membutuhkan keputusan kilat. Sebab, Kota Bandung tidaklah dalam kondisi genting.

Dia tak berpikir sendiri. Melibatkan orang-orang di sekitarnya. Bisa jadi, orang-orang itu kepala dinas di Pemkot Bandung. Atau, bisa pula kalangan terdidik yang berpikiran panjang. Mereka yang bisa dikategorikan ahli.

Dalam beberapa keputusan, mantan penyiar radio itu bahkan berseberangan sikap dengan Gubernur Dedi Mulyadi. Tidak frontal tentu saja. Dalam tataran yang tetap beradab. Tentu, dengan menggunakan landasan yang kuat.

Saat Dedi Mulyadi menyarankannya membongkar Teras Cihampelas, Farhan menjawab dengan cerdas. Membiarkan wacana berkembang sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengatakan: tidak!

Ketika Dedi Mulyadi meminta seluruh kepala daerah menetapkan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB, Farhan membalasnya dengan cara yang brilian. Dan lebih masuk akal. Dia atur, jam segini pelajar SMA, jam segitu pelajar SMP, jam berikutnya pelajar SD.

Entah dari mana dia dapat ilmunya. Padahal, kariernya di politik juga belum panjang. Posisinya sebagai pejabat publik, bahkan belum seumur jagung. Tapi, dia telah menunjukkan kedewasaan dalam bersikap.

Juga saat dia memutuskan tak melarang pelajar di Kota Bandung melakukan study tour, dia lakukan tanpa gegap gempita. Pelajar di Kota Kembang tetap boleh study tour, bahkan keluar Jawa Barat. Asal, dilakukan dengan mekanisme dan tujuan yang baik.

Kita, sejak awal, sudah sependapat dengan sikap seperti itu. Larangan gubernur itu, buat kita, tak lain dari cara cepat menutup masalah, tapi tak mengatasinya. Yang perlu dilakukan adalah mengatur, bukan memberangusnya. Sebab, study tour, pada prinsipnya adalah aktivitas yang bertujuan baik.

Farhan tentu mempertimbangkan putusan itu dengan kondisi Kota Bandung. Kota yang banyak warganya hidup dari aktivitas pariwisata dan turunannya.

Melihat Farhan dan tindakannya, kita pun berpikir. Jangan-jangan dia wali kota yang tertukar. Pantasnya dia berada di Gedung Sate, bukan di Balai Kota. (*)