Skema Baru Dedi Mulyadi, Patungan Perbaiki Rutilahu di Jawa Barat

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap mengalokasikan bantuan program rumah tidak layak huni (Rutilahu) dalam APBD 2027.

Namun, untuk meningkatkan efektivitas program, Dedi mendorong skema kolaborasi pembiayaan antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota. Ia mengusulkan pola “patungan” agar nilai bantuan yang diterima masyarakat bisa lebih optimal.

Menurutnya, berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat, bantuan sebesar Rp20 juta yang selama ini diberikan dinilai belum cukup untuk menghasilkan rumah yang layak huni secara maksimal.

"Pemprov Jabar di APBD 2027 nanti minta kepala Bappeda itu meminta, kita nyiapin gini aja, bareng sama kabupaten bikin rumahnya. (Laporan Bappeda) Kalau 20 (juta) enggak ke sana, enggak kemari. Sudah 40 (juta). Pemprov Jabar 20, kabupaten/kota 20, bareng intervensi rumahnya," kata Dedi di Gedung Pakuan baru-baru ini.

Dengan skema tersebut, total bantuan untuk satu unit rumah diharapkan meningkat menjadi Rp40 juta, sehingga kualitas pembangunan lebih terjamin.

Sisi lain, Dedi mengakui bahwa program Rutilahu kerap bersinggungan dengan kepentingan politik di tingkat daerah. 

Meski demikian, ia menegaskan hal itu bukan menjadi persoalan utama selama masyarakat tetap mendapatkan manfaat nyata.

"Barang satu rumah oleh dua kebijakan. Saya tahu ada kepentingan politiknya. Enggak ada masalah. Sok lah," ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan mengambil porsi dalam publikasi program tersebut. Baginya, yang terpenting adalah hasil akhir berupa rumah layak bagi masyarakat.

"Tong disebutkeun bantuan di provinsi. Enggak penting bagi saya. Yang penting rakyat saya punya rumah dengan baik," tandasnya. ***