Soal Kendala Penyebab Penumpukan Sampah di KBB, Walhi Jabar Pertanyakan Penggunaan Tipping Fee

INILAHKORAN, Ngamprah - Kondisi penumpukan sampah yang terjadi di berbagai titik di wilayah Bandung Raya menjadi keprihatinan sejumlah pihak, termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat (Jabar).

Pasalnya, persoalan penumpukan sampah akibat tidak terangkut pasca Idul Fitri kerap terulang setiap tahunnya.

"Kondisi penumpukan sampah yang kerap terjadi setiap tahun menjadi keprihatinan kita karena terulang lagi, karena bukan hanya kali ini saja," kata Direktur Walhi Jabar, Meiki W. Paendong saat dihubungi, Selasa 2 Mei 2023.

Meiki pun mewanti-wanti jangan sampai persoalan penumpukan sampah pasca Ramadan dan Idul Fitri ini menjadi tradisi tahunan.

Pasalnya, sudah ada berbagai solusi penanganan sampah yang termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang  pengelolaan sampah.

"Di dalamnya ada solusi meliputi kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle) pada berbagai sumber sampah seperti rumah tangga, komersial, fasilitas umum, dan sebagainya," jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya pun menyayangkan lantaran solusi dari UU tersebut hingga kini tidak diimplementasikan.

"Kalau kondisi sampah tidak ingin terulang lagi tahun depan, maka sekarang harus jadi momentum implementasi atau pengurangan sampah mulai dari sumber pengelolaannya dengan lebih serius," terangnya.

"Jadi, tidak menggunakan mekanisme kumpul, angkut dan buang. Karena, kalau masih begitu tahun depan TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB) berpotensi overload," sambungnya.

Ia menilai, persoalan penumpukan sampah ini tidak hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi (Pemprov), kabupaten/kota saja, tapi seluruh masyarakat yang ada di cekungan Bandung pun bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan.

"Tidak hanya memfasilitasi saja, tapi pemerintah bertanggungjawab juga dari sisi anggarannya," ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, ada tipping fee yang dibayarkan pemkot dan pemda yang dibayarkan ke TPA Sarimukti. Menurutnya, hal itu harus digunakan juga untuk peningkatan kapasitas armada misalnya.

"Atau bisa untuk aspek-aspek teknis lain juga, meski kami belum mempertanyakan hal itu. Misalnya, ketika tipping fee sekita Rp 61.500 per ton itu bisa digunakan untuk operasional teknis," terangnya.

Meski begitu, pihaknya pun mengakui secara keseluruhan anggaran lingkungan hidup masih minim. Namun, kalau untuk isu sampah ini, pihaknya mempertanyakan ke mana larinya tipping fee yang selama ini dibayarkan.

"Padahal, seharusnya tipping fee itu bisa mengatasi permasalahan seperti ini kalau alasan kendalanya teknis," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, peningkatan volume sampah di Kabupaten Bandung Barat (KBB) pasca libur lebaran 2023 dipicu berbagai faktor, salah satunya karena akibat jumlah armada pengangkut sampah yang terbatas.

Tak hanya itu, faktor lain yang menjadi pemicu melonjak volume sampah lantaran KBB merupakan daerah perlintasan pemudik dan tujuan wisatawan.

"Volume sampah selama libur lebaran hingga sekarang meningkat dua kali lipat," sebut Kasubag UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandung Barat, Syahria belum lama ini.

"Selain itu penyebab meningkatnya volume sampah karena KBB menjadi salah satu tempat datangnya pemudik. Sedangkan di Lembang juga kan jadi tempat wisata, otomatis sampah dua kali lipat keluar," sambungnya.

Ia menuturkan, jika dalam sehari pihaknya bisa mengangkut 160 ton sampah, pasca Idul Fitri kali ini pihaknya bisa mengangkut hingga 320 ton sampah per hari.

Kendati demikian, ia mengaku, pihaknya tidak bisa melakukan pengangkutan sampah secara maksimal lantaran keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.

"Persoalan kami tidak bisa maksimal dalam melakukan pelayanan karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ideal," keluhnya.

Salah satu faktornya, sebut dia, selain jumlah armada truk pengangkut sampah yang terbatas juga karena sebagian armada yang mengalami kerusakan.

"Armada truk pengangkut sampah hanya 38 unit dan itu tidak sebanding dengan volume sampah yang masuk," sebutnya.*** (agus satia negara)