Soal Ribuan Kelompok 3B di Cipatat yang Belum dapat MBG, Begini Penjelasan Ketua MBG KBB

INILAHKORAN.ID - Ribuan penerima manfaat kelompok 3B (balita, ibu hamil, ibu menyusui) di Cipatat belum merasakan manfaat dari Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Kendati begitu, Ketua Satgas MBG Kabupaten Bandung Barat (KBB), Fauzan Azima menegaskan bahwa kondisi ini bukan karena program tidak menjangkau, melainkan karena sedang berlangsung proses pendataan ulang yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Sistem Pengelolaan Pangan Industri (SPPI).

"Jadi nanti dicek lagi semua, yang belum yang mana saja. Sehingga nanti penerima manfaatnya akan terdeteksi berapa yang belum menerima," kata Fauzan, Sabtu 17 Januari 2026.

"Jadi bukan tidak diberi tapi belum," ucapnya.

Sesuai Juknis 401.1 Tahun 2025, jelas Fauzan, cakupan program MBG kini tidak hanya meliputi peserta didik dan kelompok 3B, tetapi juga pesantren serta anak usia sekolah yang tidak sekolah.

Saat ini, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki batasan maksimal 2.000 peserta didik dan 500 penerima dari kelompok 3B, namun kuota tersebut bakal dinaikkan sesuai ketentuan terbaru.

"Nanti akan bertambah peserta didik sesuai Juknis yang baru, sehingga data itu harus kongkrit akurat, sehingga nanti semua akan terlayani pelayanan MBG," bebernya.

Meski begitu, Fauzan mengakui bahwa pelayanan SPPG saat ini belum optimal menyasar kelompok 3B, dan kondisi serupa tidak hanya terjadi di Cipatat, melainkan beberapa wilayah lain di KBB.

"Tapi yang jelas ke depan semuanya harus bisa menerima pelayanan MBG. Makanya perlu adanya kolaborasi semua pihak agar optimalisasi penerima manfaat lebih maksimal lagi termasuk 3B," tegasnya.

Soal kemungkinan penambahan dapur SPPG di KBB, Fauzan menjelaskan bahwa hal tersebut bakal didasarkan pada hasil kajian data yang akurat.

"Semua didata mulai dari peserta didik, 3B, pesantren dan lainnya, nanti akan dihitung apakah sesuai dengan jumlah SPPG yang ada," ujarnya.

"Kalau penerima manfaatnya lebih besar, kita akan usulkan ke BGN karena mereka yang menetapkan," katanya.

Sebelum mengambil langkah apapun, pihaknya bakal menggelar rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk memperbarui dan menyinkronkan data di KBB.

"Semua kita libatkan karena sudah masuk tim Satgas, jadi sinkronisasi data akan jelas mana yang belum terlayani," ujarnya.

Fauzan menegaskan bahwa semua yang berhak akan mendapatkan pelayanan MBG dengan syarat data tercatat secara lengkap.

"Bagi yang belum menerima, bisa mengajukan melalui desa kemudian kecamatan dengan data yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan. Data akan direkap dan dibawa ke Satgas Kabupaten untuk dihitung kelayakannya," paparnya.

"Jika kapasitas SPPG kurang, kita akan usulkan penambahan ke BGN berdasarkan data yang valid," pungkasnya.***