SPPG di KBB Capai 122, Komisi IV DPRD: Program MBG Harus Menyerap Tenaga Kerja
Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeh menekankan pentingnya program MBG untuk menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal guna mengurangi angka pengangguran.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Ngamprah - Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeh menekankan pentingnya program MBG untuk menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal guna mengurangi angka pengangguran.
Diketahui, berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayahnya mencapai 122 SPPG.
"Program MBG, terus munculnya SPPG, pasti menyerap tenaga kerja, dan kami minta agar prioritasnya adalah pekerja lokal," kata Nur, Rabu 12 Oktober 2025.
Nur menyebut, pihaknya berencana mengundang SPPG, Disnaker, Dinkes, dan Disdik untuk membahas standar pengupahan minimal UMK, serta memastikan pekerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
"Hal-hal seperti ini akan kami koordinasikan dengan leading sektor, serta ada laporan pasti berapa tenaga kerja yang terserap dari program MBG ini," tandasnya.
Terpisah, Kabid Pelatihan Produktivitas Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disnakertrans KBB, Dewi Andani mengungkapkan, angka pengangguran di KBB saat ini mencapai 6,7 persen atau sekitar 76.000 jiwa.
Sebagian besar pengangguran berasal dari jenjang Sekolah Dasar (SD) atau bekerja di sektor informal.
"Kalau penghasilan di bawah Rp35 ribu per hari maka dianggap tidak bekerja, sehingga masuk dalam data pengangguran," jelas Dewi.
"Kami berharap program MBG dapat mengurangi angka pengangguran, mengingat siklus produksi MBG yang panjang dari hulu ke hilir membutuhkan banyak tenaga kerja," ujarnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat ada 12.843 SPPG di seluruh Indonesia, dengan 33.000 Kepala SPPG, 14.000 ahli gizi, 14.000 akuntan, dan 600.000 relawan yang telah direkrut.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa program MBG telah menciptakan dampak ekonomi yang signifikan, dengan investasi minimal Rp2 miliar per SPPG.
"Jika total keseluruhan ada 29 ribu mitra di seluruh Indonesia, maka ada Rp58 triliun uang beredar di masyarakat untuk membangun SPPG," kata Dadan belum lama ini.***
Editor : JakaPermana
