Staf Ahli Bupati Cirebon: Percuma Bayar Pajak Kendaraan!
Ada pernyataan menarik dari staf ahli ekonomi keuangan dan pembangunan Kabupaten Cirebon, Abraham Muhamad. Menurutnya, percuma saja membayar pajak kendaraan bermotor, karena outputnya ke daerah tidak dirasakan.
INILAH, Cirebon - Ada pernyataan menarik dari Staf Ahli Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Cirebon, Abraham Muhamad. Menurutnya, percuma saja membayar pajak kendaraan bermotor, karena outputnya ke daerah tidak dirasakan.
Menurutnya selama ini presentasi pembagian hasil dari pajak kendaraan bermotor, sangat tidak sebanding dengan yang dibutuhkan masyarakat, khususnya di Kabupaten Cirebon.
"Kabupaten Cirebon itu hanya mendapatkan 20 persen saja dari presentasi pajak kendaraan bermotor. Harusnya dibagi dua. Pusat itu seenaknya membagi hasil pajak. Jadi masyarakat Kabupaten Cirebon sama sekali tidak merasakan hasilnya," kata Abraham, Rabu (3/3/2021).
Baca Juga : Positif Covid-19 di Garut Bertambah 22 Jadi 7.378 Kasus
Menurut Abraham, Pemkab Cirebon seharusnya sadar akan hal ini dan membuat terobosan baru. Komunikasi yang intens dengan Pemprov Jabar harus dilakukan, agar pembagian pajak kendaraan bermotor bisa dibagi dua. Permintaan tambahan penghasilan pajak harus dilakukan, supaya hasilnya bisa dipakai untuk kepentingan masyarakat.
"Saya belum tahu perhitungannya. Tapi kalau melihat volume kendaraan di Kabupaten Cirebon, harusnya pajak kendaraan bermotor itu nilainya jumlahnya besar. Lah, ini Kabupaten Cirebon hanya dapat 20 persen saja," ungkap Abraham.
Dengan pembagian sebesar itu lanjut Abraham, maka otomatis banyak jalan provinsi yang rusak parah. Padahal, penggunaan pajak kendaraan sebagian besar dipakai untuk perbaikan jalan yang masuk dalam wilayah provinsi. Itupun yang melaksanakan adalah Pemkab Cirebon. Kalau saja pembagiannya bisa 50 persen, maka jalan jalan rusak sedikit bisa diminimalisir.
Baca Juga : BPK Minta Temuan di Pemkab Cirebon Segera Diselesaikan, Temuan Apa?
"Kita harus berfikir out of the box, anti mainstream. Ini harus dilakukan agar ada dukungan pembangunan yang signifikan dari Pemprov Jawa Barat. Jika tidak dikabulkan, maka mending jangan bayar pajak kendaraan saja sekalian karena kontribusi ke daerah sangat kecil sekali," paparnya.
Halaman :
