Strategi Pemprov Jabar Guna Muluskan Efisiensi Anggaran

INILAHKORAN, Bandung - Sejumlah prediksi mulai menyeruak, seiring dari adanya wacana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan efisiensi dalam pemanfaatan belanja APBD 2025.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar Darwis Sitorus sebelumnya memprediksi, efisiensi anggaran pemerintah akan berdampak pada sektor perhotelan dan restoran.

Demikian pula Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran Yogi Suprayogi, yang menilai harus ada mitigasi supaya efisiensi anggaran tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Jabar.

Sebab sejauh ini memang, salah satu pendongkrak terbesar perputaran ekonomi adalah belanja pemerintah. Dimana melalui belanja pemerintah, daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi terjaga.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, pihaknya bakal melakukan pendekatan secara ekosistem supaya masyarakat atau pelaku usaha yang terdampak dari efisiensi ini jangan sampai gulung tikar.

"Kita pendekatannya harus ekosistem. Tidak boleh melihat parsial, harus melihat dari berbagai aspek. Makanya kami (lakukan) efisiensi (yang) tidak boleh mengurangi efektivitas kinerja. Efisiensi jalan, efektivitas kinerja dijaga. Cai na herang, lauk na beunang," ujar Sekda Herman di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis 6 Februari 2025.

Polanya kata Sekda Herman, untuk melepas ketergantungan pelaku usaha dari belanja pemerintah, adalah dengan pengembangan pasar.

Dimana nanti pemprov jabar akan berupaya membuka ruang, supaya pasar mereka tetap ada. Meski bukan lagi dari belanja pemerintah.

"Strategi bisnis juga mulai ditajamkan. Satu sisi pasti teman-teman kan berharap dari sektor government. Tapi di sisi lain, sektor lain harus diantisipasi. Sehingga kalau ada efisiensi dan berdampak, teman-teman yang ada di dunia usaha tetap stabil," ucapnya.

Apalagi efisiensi ini sambung dia, merupakan bagian dari strategi pemerintah agar lebih maju secara agresif.

Terutama pada sektor infrastruktur yang langsung berkaitan dengan masyarakat, antaranya jalan, kesehatan dan pendidikan.

"Semua harus mundur satu langkah, untuk maju ribuan langkah. Saya kira ini terbaik, karena kan uangnya enggak hilang. Tapi direalokasi. Tetap yang terbaik untuk rakyat Jawa Barat. Jangan berpikir parsial tapi ekosistem," terangnya.

Seperti diketahui, Pemprov bersama DPRD Jabar terus melakukan kajian untuk efisiensi anggaran pada belanja di APBD perubahan 2025.

Targetnya, Rp4 triliun dapat diamankan untuk dialihkan ke sektor vital yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti jalan, pendidikan dan kesehatan.

Efisiensi ini juga didukung oleh pemerintah pusat, dimana Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 tentang efisiensi kepada seluruh kepala daerah, termasuk gubernur, bupati dan wali kota.

Instruksi tersebut tertuang dalam Diktum Keempat di antaranya:

1. Membatasi belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar atau focus group discussion. 

2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%.

3. Membatasi belanja honorarium dengan mengacu pada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional.

4. Mengurangi belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur.

5. Memfokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik.

6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, atau jasa.

7. Menyesuaikan belanja APBD 2025 yang bersumber dari TKD. ***