Tahun Baru, Bupati Bogor Baru dan Semangat Baru Berikan Pelayanan Tanpa Transaksional

INILAHKORAN, Bogor- tahun baru, Bupati Bogor, Asmawa Tosepu selaku Penjabat Bupati Bogor yang baru dilantik Sabtu, 30 Desember Tahun 2923 oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin Tilriadi membakar semangat baru ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga aparatur desa.

Selasa pagi, 2 Januari 2024. Asmawa Tosepu memimpin apel perdananya di Lapangan Tegar Beriman, Cibibong. Upacara berlangsung pada pukul 07.30 WIB, hanya telat 30 menit dari jadwal yang diumumkan Pemkab Bogor.

Di hari keeempatnya, Asmawa Tosepu mengapresiasi kedatangan para Kepala Desa (Kades), apalagi beberapa di antaranya sudah berangkat dari pukul 03.00 WIB, karena merupakan Kades dari wilayah yang berbatasan Langsung dengan kabupaten Tanggerang seperti Kades dari Kecamatan Parungpanjang dan Tenjo.

"Pertama, saya mengapresiasi Kades yang hari ini hadir, yang menempuh perjalanan selama 4 jam untuk menuju Cibinong," ucap Asmawa Tosepu kepada wartawan.

Pria kelahiran Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara 50 tahun lahun itu menuturkan bahwa ASN hingga Kades adalah teman berpikir dan  bertindak. 

Ia pun meminta kepada mereka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, tanpa membeda-bedakan strata masyarakat dan embel-embel uang

"Saya minta kita semua tingkatkan pelayanan terhadap masyarakat, apalagi kita sebelumnya sudah menandatangani fakta intergritas," tutur Asmawa Tosepu.

Ia menerangkan jangan membeda-bedakan dan mendiskriminasi pelayanan terhadap masyarakat, jangan mengistimewakan masyarakat yang mampu, datang ke kantor memakai jas dan mobil mewah.

"Jangan layani masyarakat yang mampu dengan cepat, tetapi tidak berlaku kepada masyarakat yang kurang mampu. Lalu, jangan sampai ada pelayanan  yang ada bernilai transaksional dan apabila ada yang seperti itu maka resiko ditanggung 'penumpang' (ASN/Kades)," terangnya.

Asmawa menjelaskan pelayanan  yang ada bernilai transaksional adalah haram, apalagi ia melihat bahwa dari kesejahteraan, ASN dan Kades di Kabupaten Bogor lebih sejahtera.

"Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Bogor lebih tinggi dibanding dari daerah dan bahkan Kementerian maupun Lembaga. Di Tahun 2024, mari kita proklamirkan untuk memberikan pelayanan terbaik dengan catatan tidak ada transaksional dan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan," jelas alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tersebut.

Ia melanjutkan jangan sampai kenaikan pangkat dam jabatan ada embel-wmbel uangnya seperti di kota , kabupaten dan provinsi lainnya.

"Saya ingin pengelolaan pemerintahan daerah  Kabupaten Bogor  berlangsung good, clean and clear goverment," lanjut Asmawa Tosepu. (Reza Zurifwan)