Tak Hadiri Agenda KPU KBB, Asep Sehabudin Akui Tak Tahu Posisi Pj Bupati Bandung Barat
Pasca ditetapkan tersangka kasus korupsi proyek Pasar Cigasong, Kabupaten Majalengka, Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif tak hadir dalam agenda Launching Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bandung Barat 2024 di Lapangan Carik Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Rabu (5/6/2024) malam.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Ngamprah - Pasca ditetapkan tersangka kasus korupsi proyek Pasar Cigasong, Kabupaten Majalengka, Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif tak hadir dalam agenda Launching Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bandung Barat 2024 di Lapangan Carik Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Rabu (5/6/2024) malam.
Padahal, sesuai agenda Prokompim Setda Kabupaten Bandung Barat (KBB), orang nomor satu di Bandung Barat tersebut seharusnya menghadiri acara launching tersebut.
Kendati begitu, terlihat Asisten Pemerintahan Setda KBB, Asep Sehabudin yang datang untuk mewakili Arsan Latif sebagai tamu undangan KPU KBB tersebut.
Saat dikonfirmasi terkait ketidakhadiran Arsan Latif dalam acara tersebut, Asep mengaku dirinya hanya ditugaskan Pj Bupati untuk hadir mewakilinya. Bahkan, dirinya tidak mengetahui posisi Pj Bupati pada malam ini.
"Terakhir bertemu saat mendampinginya di acara pengukuhan Kepala Desa Cipatat. Jadi enggak tahu kalau sekarang beliau dimana," katanya.
Sebagai ASN, Asep juga mengaku dirinya sangat terpukul dengan pemberitaan yang menyebutkan Kejati Jabar menetapkan status tersangka pada Pj Bupati Bandung Barat.
"Pak Pj Bupati juga seorang ASN. Namun apa yang terjadi sekarang ini, sebenarnya peristiwa masa lalu," ujarnya.
"Tapi sama sekali tidak ada kaitannya dengan Bandung Barat, tapi saat beliau menjabat sebagai Inspektur Wilayah IV Itjen Kementerian Dalam Negeri," sambungnya.
Saat ditanya terkait pendampingan hukum, Asep mengaku belum mengetahuinya, apakah dari Pemkab Bandung Barat atau Kemendagri mengingat status kepegawaiannya di Kemendagri.*** (agus satia negara)
Editor : Ahmad Sayuti

