Tanggapi Pajak Kendaraan Listrik, Farhan: Ini Konsekuensi Tak Bisa Dihindari

INILAHKORAN.ID - Pemerintah daerah di Jawa Barat, mulai merespons wacana perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik yang kini berpotensi dikenakan secara penuh.

Di tengah perdebatan soal transisi energi dan kebutuhan fiskal, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menilai kebijakan tersebut sebagai konsekuensi yang tidak bisa dihindari.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, kebijakan pengenaan pajak kendaraan listrik merupakan bagian dari penyesuaian fiskal yang harus dilakukan pemerintah. Terutama di tengah kondisi keuangan negara yang dinilai sedang menantang.

“Kalau ini memang salah satu konsekuensi yang kita tidak bisa hindari, karena kebutuhan negara kita juga untuk kekuatan fiskal sekarang ini sedang dalam posisi yang lumayan kritis,” kata Farhan, Selasa (21/4/2026).

Dia menjelaskan, perubahan kebijakan tersebut tidak serta merta mengurangi minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. Menurutnya, daya tarik utama kendaraan listrik kini bukan lagi pada insentif pajak. Melainkan pada efisiensi biaya operasional dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak.

“Harga BBM sekarang semakin naik, dan juga minat dari masyarakat terhadap kendaraan listrik juga semakin tinggi. Artinya insentif untuk masyarakat membeli kendaraan listrik sudah bukan karena ada keringanan pajak, tapi karena ada manfaat lebih yang bisa didapatkan oleh masyarakat dengan adanya kendaraan listrik,” ucapnya.

Farhan juga menyoroti perbedaan biaya penggunaan kendaraan listrik yang dinilai jauh lebih rendah, dibandingkan kendaraan konvensional berbahan bakar fosil. “Bisa bayangkan apabila anda masih menggunakan kendaraan yang menggunakan BBM, berapa besar biayanya. Rata-rata kita menggunakan kendaraan listrik jadi lebih murah,” ucapnya.

Selain soal kebijakan pajak, Pemkot Bandung juga ditambahkannya menyiapkan langkah untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik. Salah satunya melalui kerja sama dengan pihak swasta dalam penyediaan Stasiun Pengisian kendaraan listrik Umum (SPKLU).

“Saya kira kita akan banyak bekerja sama dengan pihak swasta untuk memberikan akses terhadap SPKLU. Ini sedang dijajaki dan berapa besar biayanya masih sangat murah. Jadi insyaallah kerja samanya akan sangat baik,” ujar dia.***