Target 2028: IKN Siap Jadi Pusat Politik Indonesia

INILAHKORAN,Bandung – Pemerintah Indonesia terus memacu percepatan pembangunan Kota Nusantara, ibu kota baru negara yang dirancang untuk menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan.

Berlokasi di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Nusantara ditargetkan akan resmi menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, dalam pernyataan resminya di Sepaku, Penajam Paser Utara, Sabtu, 25 Januari 2025.

Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera menyelesaikan pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif, termasuk kompleks perkantoran, hunian pejabat, serta fasilitas pendukung lainnya.

“Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada 2028 Kota Nusantara menjadi kota politik, sehingga lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah berkantor di ibu kota Indonesia pada tahun itu,” ujar Basuki Hadimuljono.

Untuk memastikan target 2028 tercapai, Presiden Prabowo memerintahkan peninjauan kembali desain pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif.

Meski desain dasar telah dibuat oleh Kementerian PUPR sebelumnya, Presiden menginginkan evaluasi lebih lanjut guna memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan prioritas.

“Kami bersama Kementerian Pekerjaan Umum segara bentuk tim desain yang nantinya bisa diarahkan oleh kepala negara,” jelas Basuki.

Pemerintah juga berkomitmen menyiapkan dana besar untuk mendukung pembangunan tersebut.

Dalam APBN 2025, alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun telah disepakati bersama DPR RI untuk mempercepat pengembangan Kota Nusantara.

Selain kantor-kantor pemerintah, proyek ini juga meliputi pembangunan hunian untuk para pejabat negara dan fasilitas umum yang mendukung operasional lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Seluruh infrastruktur ditargetkan selesai dan siap digunakan pada 2028, sehingga seluruh fungsi pemerintahan dapat dipindahkan secara efektif.***