Target Hortikultura Belum Tercapai, Distan Kab Cirebon Akui Ada Penyesuaian Anggaran

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mengakui masih ada sejumlah target 2025 yang belum tercapai secara optimal, khususnya pada sektor hortikultura dan perkebunan.

Target Hortikultura Belum Tercapai, Distan Kab Cirebon Akui Ada Penyesuaian Anggaran
Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Durakhman mengatakan, secara umum pelaksanaan program pertanian sepanjang 2025 telah berjalan sesuai dengan alokasi APBD. (maman suharman)

INILAHKORAN.ID - Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mengakui masih ada sejumlah target 2025 yang belum tercapai secara optimal, khususnya pada sektor hortikultura dan perkebunan.

Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Durakhman mengatakan, secara umum pelaksanaan program pertanian sepanjang 2025 telah berjalan sesuai dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Secara umum, program tahun 2025 sudah berjalan sesuai dengan alokasi APBD,” ujar Durakhman, Rabu 8 April 2026.

Meski demikian, dia tidak menampik adanya capaian yang belum maksimal di beberapa sektor strategis.

“Memang ada beberapa capaian yang belum sampai 100 persen, terutama di bidang hortikultura dan perkebunan. Tapi secara fisik kegiatan tetap berjalan,” jelasnya.

Durakhman beralasan, belum optimalnya capaian tersebut lebih disebabkan oleh adanya penyesuaian dalam pelaksanaan anggaran di lapangan.

“Ini lebih ke serapan anggaran. Saat perencanaan dengan pelaksanaan ada penyesuaian,” katanya.

Namun dia memastikan, ke depan pihaknya akan melakukan pembenahan dalam proses perencanaan agar program yang dijalankan bisa lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kami akan susun perencanaan belanja yang lebih efektif agar target bisa tercapai,” akunya.

Selain itu, Dinas Pertanian juga berupaya meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi program yang lebih terarah.

Sebelumnya, dorotan tajam datang dari Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon terhadap kinerja Dinas Pertanian. Ini terjadi saat pembahasan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025.

Sejumlah persoalan krusial mencuat, mulai dari ketidakjelasan aset lahan hingga minimnya inovasi program.


Editor : Doni Ramdhani