Target Rekonstruksi 149,8 Km: Jalan Diperbaiki, Daerah Terkoneksi

Oleh : Yuliantono

Jalan yang mulus bukan sekadar mempersingkat waktu perjalanan. Bagi masyarakat di daerah, kondisi jalan juga menentukan kelancaran aktivitas ekonomi, mulai dari mengangkut hasil pertanian, membawa barang dagangan, hingga menjangkau sekolah dan tempat kerja.

Konektivitas itulah yang terus diupayakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur jalan. Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemprov Jabar tetap memasang target pembangunan dan rekonstruksi jalan sepanjang 149,801 kilometer hingga akhir 2026.

Pembangunan dilakukan secara bertahap untuk mempertahankan konektivitas antardaerah sekaligus menunjang mobilitas masyarakat. Sejumlah ruas strategis yang menghubungkan kawasan permukiman, pertanian, pusat perdagangan, hingga destinasi wisata menjadi sasaran penanganan.

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat, Agung Wahyudi, mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Hingga awal Agustus 2026, realisasi pembangunan dan rekonstruksi jalan mencapai 43,589 kilometer dari target 149,801 kilometer sepanjang tahun ini.

“Dari target 149,801 kilometer pembangunan dan perbaikan jalan tahun ini," ujar Agung, Minggu (1/11).

Selain rekonstruksi, Pemprov Jabar juga menjalankan program pelebaran jalan dengan sasaran 15,631 kilometer. Hingga awal Agustus 2026, realisasi pekerjaan tersebut mencapai 2,25 kilometer, termasuk pembangunan drainase dan pemasangan marka jalan.

Pekerjaan infrastruktur lainnya mencakup 47 paket perbaikan atau penggantian jembatan, empat bangunan pelengkap, serta pembangunan masing-masing satu unit flyover dan underpass.

Berbagai proyek tersebut diarahkan untuk memastikan infrastruktur tidak hanya tersedia, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sebab, jalan yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi.

Salah satu contohnya terlihat di Kabupaten Sukabumi. Rekonstruksi dilakukan pada ruas Simpang Karanghawu hingga perbatasan Provinsi Banten di Cikotok sepanjang 2,3 kilometer.

Proyek senilai Rp10,29 miliar itu melibatkan 43 tenaga kerja. Ruas tersebut menjadi jalur penghubung menuju wilayah Banten sekaligus akses bagi warga, pedagang, dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan pantai selatan Sukabumi.

Pekerjaan dilakukan melalui pembangunan kembali badan jalan, penghamparan material, pemadatan, hingga pengaspalan secara bertahap. Peningkatan kualitas jalan diharapkan membuat perjalanan lebih lancar sekaligus mendukung distribusi barang.

Penanganan infrastruktur juga menyentuh kawasan Garut. Melalui skema bantuan keuangan provinsi, Pemprov Jabar bersama Pemerintah Kabupaten Garut merekonstruksi ruas Garut-Cilandak sepanjang 3.839 meter.

Proyek dengan nilai kontrak Rp12,74 miliar tersebut melibatkan 30 tenaga kerja. Keberadaan ruas ini cukup penting bagi masyarakat karena menjadi akses dari kawasan permukiman dan lahan pertanian menuju sekolah, pasar, hingga tempat kerja.

Rekonstruksi dilakukan menggunakan alat berat dan pengecoran beton secara bertahap. Jalan yang lebih baik diharapkan memberikan kenyamanan bagi pengguna sekaligus memperlancar pengangkutan hasil pertanian.

Namun, pembangunan jalan di Jawa Barat tidak selalu berhadapan dengan persoalan anggaran. Kondisi geografis dan keterbatasan akses di sejumlah wilayah juga menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika material konstruksi harus didatangkan dari lokasi yang jauh.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemprov Jabar menyediakan 18 unit self-loading concrete mixer atau mobile batching plant. Armada ini memungkinkan produksi beton dilakukan langsung di lokasi pekerjaan.

Teknologi tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan jalan desa, khususnya di wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan akses pengangkutan material konstruksi. Dengan demikian, pembangunan diharapkan dapat menjangkau kawasan yang selama ini menghadapi kendala infrastruktur.

Di tengah berbagai upaya tersebut, partisipasi masyarakat melalui pembayaran pajak daerah menjadi salah satu penopang keberlanjutan pembangunan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi warga yang tetap memenuhi kewajiban membayar pajak, terutama pajak kendaraan bermotor.

Menurut Dedi, kontribusi masyarakat sangat berarti untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan daerah, terlebih ketika pemerintah menghadapi tekanan fiskal. (gin)