INILAHKORAN, Ngamprah - Aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan buruh di depan Kantor Bupati Bandung Barat pada, Senin 22 November 2021 mendapat respon dari Plt Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan.
Ribuan buruh yang tergabung dalam koalisi sembilan tersebut menuntut kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2022.
Koordinator aksi, Dede Rahmat dalam orasinya mengatakan, kedatangan kaum buruh menuntut Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan agar menaikan upah minimum tahun 2022.
"Ini merupakan keresahan pekerja di Bandung Barat dimana pada tanggal 9 November 2021 lalu menteri tenaga kerja mengeluarkan surat edaran terkait upah 2022. Dalam SE itu tidak ada kenaikan upah minimum 2022 di seluruh kabupaten di Indonesia," katanya, Senin 22 November 2021.
Ia menilai, upah yang berlaku saat ini sebesar Rp3,2 juta dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok buruh. Ditambah lagi dengan keperluan alat kesehatan sebagai penunjang kerja buruh yang meningkat selama pandemi Covid-19.
"Harus beli masker, handsanitizer serta lainnya. Gaji Rp3,2 juta tidak cukup belum untuk bayar yang lainnya," katanya.
Ia meminta Plt Bupati Bandung Barat mendorong untuk menaikan upah minimum buruh. Hal ini tentunya demi kesejahteraan kaum buruh, mengingat harga kebutuhan pokok meningkat.
"Plt Bupati berpihak pada kami, minta keberaniannya untuk menaikan upah. Bahwa di KBB ini kami kaum buruh selalu mendukung kebijakan pemerintah," katanya.
Sementara itu, Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan yang menemui buruh, berupaya akan menaikan upah minimun dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya celah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang pengupahan.
"Apabila ada celah dan ada ruang akan rekomendasikan ke provinsi langsung ke pak gubernur," ucapnya.
Kendati demikian, lanjut dia, apabila kemungkinan terburuk upah minimun tidak naik. Pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk meringankan beban buruh di Bandung Barat.
Ia menyebut, ada dua cara yakni dengan menyiapkan angkutan antar jemput bagi buruh.
"Pemerintah Bandung Barat telah menyiapkan langkah strategis menyiapkan mobil antar jemput untuk teman-teman buruh sehingga bisa mengurangi pengeluaran," sebutnya.
Ia mengaku, pihaknya telah menginstruksikan aparatur sipil negara (ASN) untuk membeli produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta hasil pertanian dan peternakan warga Bandung Barat.
"Ada perputaran uang kurang lebih Rp1,5 sampai Rp2 miliar dalam satu bulan. Buruh bisa manfaatkan peluang ini untuk menambah pendapatan," tukasnya. (agus satia negara) ***