Terminal Baranangsiang Terbelit Tunggakan dan Revitalisasi

INILAH, Bogor - Terminal Baranangsiang di Kota Bogor seolah berjalan di tempat. Di tengah harapan masyarakat melihat perubahan, terminal tipe A satu-satunya di Kota Hujan itu masih menghadapi persoalan tunggakan pajak, kondisi fisik yang memprihatinkan, hingga pelayanan yang terbatas.

Belum terlihatnya perkembangan positif dalam revitalisasi terminal membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali meminta pemerintah pusat turun tangan. Kali ini, Wali Kota Bogor Dedie A Rachim secara khusus meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI memberikan kepastian mengenai masa depan Terminal Baranangsiang.

Persoalan yang mencuat bukan hanya soal belum jelasnya revitalisasi. Pengelola Terminal Baranangsiang, PT Pancakarya Grahatama Indonesia (PGI), juga tercatat memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp11,7 miliar.

Dedie meminta pihak pengelola segera memenuhi kewajiban pembayaran pajak tersebut. Menurutnya, kewajiban perpajakan harus diselesaikan agar tidak terus menjadi persoalan.

"Jadi, tentu kami menghimbau dulu ya, menghimbau kepada pihak yang mungkin belum menyelesaikan kewajiban pembayaran PBB-P2 yang menjadi hal yang wajib ya dilakukan. Tolong segera dilaksanakan," kata Dedie di Balai Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, Rabu (4/11).

Di sisi lain, Pemkot Bogor menyadari kewenangannya terhadap Terminal Baranangsiang sangat terbatas. Pengelolaan dan aset terminal berada di bawah Kemenhub. Karena itu, Dedie meminta kementerian tersebut tidak hanya memperhatikan persoalan administrasi, tetapi juga memastikan arah pengembangan terminal ke depan.

"Kami meminta juga kepastian kepada Kemenhub soal nasib Terminal Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur," ujarnya.

(rizki mauludi/gin)