Tuai Kecaman, Dedi Mulyadi Tetap Tutup Sementara 3 Tambang, 195 Orang Sudah Meninggal

INILAHKORAN, Bandung — Gubernur Jawa Barat dedi mulyadi menegaskan keputusan menutup sementara tambang di Parung Panjang, Rumpin dan Cigudeg bukanlah langkah gegabah.

Meski kebijakan ini menuai kecaman dari pengusaha dan pengemudi truk tambang, Dedi menekankan bahwa langkah pahit tersebut diambil demi menyelamatkan ribuan nyawa warga yang selama ini hidup dalam ancaman maut akibat lalu lintas truk tambang.

“Saya paham para penambang kehilangan pendapatan, para pengusaha angkutan kehilangan pemasukan, sopir-sopir truk kehilangan pekerjaan. Tapi Anda juga harus paham, dari 2019 sampai 2024 ada 195 orang meninggal di jalan karena terlindas, tersenggol, atau bertabrakan dengan truk. Ada 140 luka berat. Pertanyaannya, ke mana Anda semua ketika banyak anak kehilangan bapaknya?” tegas Dedi, dikutip Senin 29 September 2025.

Pernyataan itu dilontarkan Dedi untuk merespons aksi protes sekelompok orang yang menamakan diri Aliansi Masyarakat. Mereka menolak penutupan tambang karena dianggap mematikan mata pencaharian sopir, karyawan perusahaan, hingga UMKM.

Namun, Dedi balik menekankan bahwa penderitaan warga akibat aktivitas tambang tidak bisa terus dibiarkan. Ia menggambarkan betapa masyarakat setiap hari bergumul dengan maut, debu, dan kerusakan lingkungan.

“Ada tangis pilu saat mereka jatuh di jalanan terlindas truk-truk besar. Berapa derita masyarakat? Berapa angka depresi yang lahir dari jalanan yang setiap hari bergumul dengan maut dan debu? Berapa hancurnya ekosistem di sekitar Parung Panjang?,” ujarnya.

Tak hanya soal keselamatan, Dedi juga menyoroti kerugian negara akibat aktivitas tambang yang merusak infrastruktur. Jalan baru yang dibangun Pemprov, katanya, hanya mampu bertahan beberapa hari sebelum kembali rusak.

“Saat jalan baru dibangun Pemprov, baru beberapa hari langsung dilindas. Berapa puluh miliar kerugian kami jika itu dibiarkan? Siapa yang menikmati? Hanya penambang. Siapa yang rugi? Rakyat dan negara,” tandasnya.

Meski begitu, Dedi menegaskan dirinya tidak anti terhadap aktivitas penambangan. Ia hanya ingin pembangunan dilakukan secara berkeadilan, tanpa mengorbankan masyarakat luas.

“Mohon maaf bila kebijakan saya mengecewakan. Tetapi sebagai gubernur saya harus mengambil keputusan pahit demi kehidupan yang lebih baik,” jelasnya.

Ia pun mengajak seluruh pihak duduk bersama mencari solusi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan, namun keselamatan warga tidak lagi terabaikan.

“Bayangkan, andai truk lewat depan rumah Anda setiap hari. Apakah Anda rela? Indonesia, Jawa Barat bukan milik kita, tapi milik generasi yang akan datang,” pungkasnya. (Yuliantono)