UMP 2026 Masih 'Menggantung' di Pusat, Dedi Mulyadi Diminta Bijak Redam Gejolak

Yogi Suprayogi berharap Dedi Mulyadi segera mengambil langkah bijak untuk meredam segala gejolak yang berpotensi timbul terutama dari kalangan buruh di tengah ketidakpastian UMP 2026

UMP 2026 Masih 'Menggantung' di Pusat, Dedi Mulyadi Diminta Bijak Redam Gejolak
Yogi Suprayogi berharap Dedi Mulyadi segera mengambil langkah bijak untuk meredam segala gejolak yang berpotensi timbul terutama dari kalangan buruh di tengah ketidakpastian UMP 2026

INILAHKORAN.ID- Di tengah ketidakpastian terkait pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di Jawa Barat, pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran Yogi Suprayogi memberi saran untuk Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.

Yogi Suprayogi berharap Dedi Mulyadi segera mengambil langkah bijak untuk meredam segala gejolak yang berpotensi timbul terutama dari kalangan buruh di tengah ketidakpastian UMP 2026.

Seperti diketahui, UMP 2026 sendiri masih belum kunjung ditetapkan lantaran 'menggantung' di pemerintah pusat.

Yogi berharap Dedi Mulyadi segera merangkul pihak-pihak terkait untuk melakukan negosiasi yang bisa meredam kekacauan.

"Harus ada proses negosiasi yang tepat, di tengah ekonomi yang tidak pasti," ujar Yogi saat dihubungi INILAHKORAN, Minggu 8 Desember 2025.

Yogi mengaku khawatir ketika Pemprov Jabar salah dalam menentukan arah kebijakan. Dia yakin, hal itu akan berdampak pada kondisi ekonomi di Jabar saat ini. 

"Mengingat sekarang situasi ekonomi masih belum menentu. Dikhawatirkan, dapat memicu inflasi di Jawa Barat," ujarnya.

Sisi lain, dia juga mengingatkan para buruh untuk turut mengkaji dalam tuntutannya mengenai upah secara mendalam. Sebab jangan sampai kenaikan yang diinginkan, memengaruhi kenyamanan industri di Jabar.

Maka dari itu dia berharap, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dapat menimbang dari semua aspek, sebelum menetapkan UMP 2026.

"Perlu kebijaksanaan dari Pak Dedi dalam meredam buruh," ucapnya.

Seperti diketahui, UMP 2026 Jabar belum ditetapkan karena ketidakpastian regulasi yang digunakan dalam penetapannya. Sisi lain, buruh menuntut kenaikan UMP minimal 7 persen dari tahun sebelumnya.

"Kalau tidak dipenuhi. Pasti buruh akan melakukan penolakan dengan turun ke jalan. Seperti tahun kemarin, unjuk rasa," ujar Ketua DPD KSPSI Jabar, Roy Jinto Ferianto.

Bila kenaikan UMP Jabar 2026 sama seperti 2025, yakni 6,5 persen. Maka diperkirakan menjadi sekitar Rp2.333.668 atau naik Rp142.430.

Namun bila kenaikannya mengikuti harapan serikat buruh di angka 8 persen, maka UMP Jabar 2026 sebesar Rp2.366.537 atau naik sekitar Rp175.300.***


Editor : Bsafaat