Walhi Jabar Minta Evaluasi Total Aktivitas Tambang di Kabupaten Bandung

INILAHKORAN.ID – Di balik masifnya pembangunan, Kabupaten Bandung menyimpan ancaman krisis ekologis yang kian nyata. Aktivitas pertambangan yang terus dibiarkan, baik legal maupun ilegal, dinilai telah melampaui daya dukung lingkungan dan berpotensi memicu bencana berulang.

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang menegaskan, praktik pertambangan dalam bentuk apa pun, selalu membawa konsekuensi kerusakan lingkungan. Menurutnya, narasi 'tambang ramah lingkungan' hanyalah ilusi yang kerap menutupi fakta eksploitasi bentang alam.

“Itu dalam konteks tambang apapun ya, bisa galian C, pasir besi, logam, emas, kapur kars dan lain sebagainya. Apalagi misal dengan metodologi nambang yang tidak disarankan dan mengikuti aturan yang ada,” ujar Iwang saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa 20 Januari 2026.

Iwang menilai, tingginya aktivitas tambang tidak bisa dilepaskan dari melonjaknya kebutuhan material pembangunan. Namun, kondisi itu justru membuat keseimbangan kawasan diabaikan. Di Kabupaten Bandung, persentase kawasan tambang idealnya berada di kisaran 7–10 persen dengan batas maksimal 20 persen. Fakta di lapangan menunjukkan, batas tersebut kerap dilampaui demi memenuhi permintaan pasar.

“Nah, ini yang kemudian tidak pernah menjadi satu landasan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi. Apakah masih layak mengeluarkan izin tambang di Kabupaten Bandung atau tidak, seiring dengan persentase kebutuhan penambangan di Kabupaten dengan bentang alam yang ada,” tuturnya.

Ia menyoroti absennya evaluasi menyeluruh sebagai akar persoalan. Pemerintah dinilai lebih fokus pada penerbitan izin ketimbang menghitung risiko jangka panjang terhadap lingkungan dan keselamatan warga.

Situasi semakin rumit dengan maraknya tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin dan pengawasan. Iwang menyebut aktivitas tambang liar ini nyaris luput dari respons serius pemerintah daerah.

“Belum lagi ditambah kegiatan-kegiatan tambang yang ilegal yang tidak berizin. Nah, ini yang juga tidak pernah diidentifikasi. Bahkan, tidak ada respon spesifik terhadap kegiatan-kegiatan tambang ilegal yang ada di Kabupaten Bandung,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya mendorong pemerintah, khususnya di Kabupaten Bandung, untuk segera melakukan penertiban total. Tidak hanya tambang ilegal, tetapi juga tambang berizin yang diduga mengabaikan standar lingkungan.

Dominasi tambang galian C disebut sebagai salah satu penyumbang utama kerusakan ekologis di wilayah tersebut. Dampaknya tidak hanya mengubah wajah bentang alam, tetapi juga meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.

“Kabupaten Bandung ini kan sebetulnya lebih banyak galian C dan galian C pun itu memberikan kontribusi terjadinya sedimentasi, longsor, banjir bandang di hulu, dan di bawahnya itu banjir masih kerap terjadi,” katanya.

Masalah lain yang tak kalah krusial adalah lemahnya pengawasan pascatambang. Iwang mengungkapkan, banyak pengusaha tambang meninggalkan lokasi setelah masa izin berakhir tanpa menjalankan kewajiban pemulihan lingkungan.

“Apakah di reforestasi, reboisasi, ditanami gitu ya atau dihijaukan kembali pun juga tidak pernah. Ditinggalkan begitu saja dengan potret muka yang suram. Kita lihatnya gak enak gitu ya dan juga di musim hujan dia memberikan run off, karena menggerus material sisa-sisa aktivitas tambang yang itu juga mempengaruhi terhadap sungai-sungai,” ujarnya.

Padahal lanjut Iwang, berbagai regulasi telah mengatur tanggung jawab penambang untuk melakukan pemulihan sebelum meninggalkan lokasi tambang. Sayangnya, ketentuan tersebut kerap hanya menjadi formalitas di atas kertas.

“Nah ini yang tidak disertai dengan konsep misal nambang yang ramah gitu ya, karena bagi kami kegiatan nambang itu tidak bisa dikategorikan ada kegiatan tambang yang ramah, jadi meskipun dalam kategori pendekatannya teknologinya apapun, dia tetap mengeksploitasi dan seringkali mengesampingkan kaidah atau nilai-nilai lingkungan yang tidak pernah menjadi prioritas oleh penambang untuk merespon misal aspek lingkungan yang serius ketika mereka selesai pasca tambangnya,” paparnya.

Walhi Jawa Barat menilai, tanpa penertiban serius, evaluasi izin yang ketat, serta penegakan hukum yang konsisten, Kabupaten Bandung hanya tinggal menunggu waktu untuk menuai dampak paling buruk dari eksploitasi tambang yang terus dibiarkan.***