Warga Cimahi Masih Kebingungan Cari Gas Elpiji 3 Kg

INILAHKORAN, Cimahi - Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg) masih terjadi meski Presiden RI Prabowo Subianto telah kembali memperbolehkan pengecer untuk menjual gas melon tersebut.

Di Kota Cimahi misalnya, warga masih kebingungan untuk mendapatkan gas elpiji 3 Kg tersebut. Bahkan, tak sedikit warga yang berkeliling ke sejumlah wilayah hingga lintas kecamatan untuk mendapatkan tabung gas 3 Kg.

Berdasarkan pantauan di lapangan, terlihat puluhan hingga ratusan tabung gas elpiji 3 Kg masih menumpuk dalam kondisi kosong di beberapa pangkalan di wilayah Kecamatan Cimahi Selatan dan Kecamatan Cimahi Tengah.

Lia (33) warga Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan misalnya. Dia mengaku sejak pagi sudah berkeliling untuk mencari pangkalan yang sudah memiliki stok gas melon. Namun, hingga kini belum mendapatkan sama sekali.

Bahkan, dirinya sempat mendatangi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk elpiji (SPPBE) PT Bajubang Gasindo di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan.

"Dari jam 06.30 WIB saya sudah berkeliling ke enam pangkalan gas elpiji 3 Kg dan satu SPPBE, tapi enggak dapat sama sekali," kata Lia saat ditemui, Rabu 5 Februari 2025.

"Di SPPBE satpamnya bilang harus ke pangkalan, pas didatengin ke pangkalan kosong," sambungnya.

Lia mengaku sangat membutuhkan gas elpiji tersebut untuk memasak lantaran dua tabung gas elpiji 3 Kg di rumahnya sudah habis.

"Saya butuh banget buat keperluan di dapur soalnya tabung saya dua-duanya kosong," keluhnya.

Lia pun kebingungan untuk mendapatkan gas melon tersebut. Padahal, di berita Pak Prabowo telah memperbolehkan pengecer berjualan gas elpiji 3 Kg.

"Enggak tahu bingung mesti nyari ke mana. Kepaksa untuk sarapan, makan siang nanti keluarga beli yang udah jadi," ucapnya.

Kondisi serupa juga dialami pasangan suami istri Asep dan Wiwi warga Kihapit, Kelurahan Leuwigajah. Keduanya mengaku sudah berkeliling ke beberapa pangkalan hingga SPPBE untuk mendapatkan dua gas elpiji 3 kilogram.

"Saya sama istri udah keliling-keliling dari pagi, tapi pangkalan kosong semua. Jadinya bingung harus ke mana," kata Asep.

Asep berharap, dirinya bisa segera mendapat gas elpiji 3 Kg lantaran sangat membutuhkan untuk memasak sang istri.

"Anak-anak juga belum sarapan karena gas di rumah habis. Mudah-mudahan segera tersedia gasnya," ucapnya. 

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi, Hella Haerani menilai kebijakan ini harus disosialisasikan secara masif agar masyarakat memahami aturan baru tersebut.

“Masyarakat tidak akan memahami apakah kebijakan ini berasal dari pusat atau daerah. Oleh karena itu, penyampaiannya harus benar-benar masif,” kata Hella.

Menurutnya, kebijakan ini tidak bisa diterapkan begitu saja tanpa sosialisasi yang baik. Bahkan, dirinya mengakui belum mengetahui secara pasti alasan di balik kebijakan tersebut.

"Berdasarkan surat edaran yang ada, kami sendiri belum mengetahui arah kebijakan ini. Kami tidak bisa sembarangan menyebutkan alasannya karena bisa menimbulkan kesalahpahaman," tuturnya.

Kendati demikian, pemerintah daerah tak bisa berbuat apapun lantaran kewenangan untuk memutuskan masalah distribusi gas elpiji 3 Kg lantaran keputusan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat dan Pertamina.

Hella tak memungkiri, sebelum kebijakan ini diterapkan, kondisi masyarakat relatif kondusif. Kini, masalah muncul karena masyarakat tidak lagi bisa membeli elpiji 3 Kg di warung-warung kecil seperti sebelumnya.

"Biasanya mereka bisa membeli di warung terdekat, sekarang harus ke pangkalan. Itu yang menjadi kendala," ujarnya.

Pihaknya berharap gejolak di masyarakat tidak berlangsung lama dan pemerintah pusat dapat melihat kondisi riil di lapangan, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak memberatkan masyarakat.

Hella menyebut, di wilayah Bandung Raya, termasuk Kota Cimahi, harga eceran tertinggi (HET) gas elpiji 3 Kg masih berada di angka Rp16.600 per tabung.

"Saya mengimbau para pemilik pangkalan agar tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan menaikkan harga," tegas Hella.

Hella menegaskan, apabila ada pangkalan yang kedapatan menjual elpiji 3 Kg di atas HET, pemerintah Kota Cimahi akan melaporkannya ke Pertamina.

"Sanksinya bisa berupa pencabutan izin pangkalan," tandasnya.*** (agus satia negara)

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Disdagkoperin Cimahi, Indra Bagjana, menyebut distribusi gas LPG 3 Kg sempat terganggu karena sejumlah masyarakat mendatangi Stasiun Pengisian Bulk elpiji (SPBE) untuk membeli langsung.

"Jalur distribusi itu sederhana, dari SPBE ke agen, lalu ke pangkalan yang melayani masyarakat secara langsung," ujar Indra.

Ia menambahkan, sempat terjadi hambatan distribusi ketika truk agen dihadang oleh masyarakat. Namun, situasi kini sudah terkendali setelah aparat keamanan dari Koramil dan Polsek turun tangan.

Indra juga memastikan pasokan gas LPG 3 Kg tidak dikurangi, meskipun sempat terjadi keterlambatan pengiriman akibat libur panjang. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menambah kuota hingga 100 persen.

"Kemarin semua pangkalan dan agen yang biasanya libur di hari Minggu tetap buka untuk mengantisipasi kekurangan pasokan," bebernya.

Menurutnya, tantangan terbesar dalam penerapan kebijakan ini adalah mengubah kebiasaan masyarakat yang sebelumnya terbiasa membeli LPG di warung-warung kecil.

"Namun, dengan kondisi sekarang, masyarakat harus membeli gas 3 Kg di pangkalan," tutupnya. ***