Warga Tolak Sekolah Pengganti SDN 026 Bojongloa Ditolak, Khawatir Kepadatan Lalu Lint

INILAHKORAN.ID - Rencana pembangunan sekolah pengganti SDN 026 Bojongloa di Kompleks Cibaduyut Permai, Kota Bandung mendapat penolakan dari warga. 

Warga setempat menilai, keberadaan sekolah baru itu berpotensi mengganggu kenyamanan lingkungan dan memperparah kepadatan lalu lintas.

Sekolah tersebut, rencananya dibangun di atas lahan kosong seluas sekitar 4.000 meter persegi yang berada di dalam Kompleks Cibaduyut Permai. Lahan itu telah dikelilingi tembok dan terdapat papan informasi proyek dengan nilai kontrak mencapai Rp15,78 miliar.

Dalam papan proyek tersebut, tercantum PT Pancarona Mitra Abadi sebagai pelaksana pembangunan dan PT Graha Mitra Konsultan sebagai konsultan supervisi. Sementara itu, sejumlah spanduk penolakan dari warga telah terpasang di kawasan kompleks, termasuk di sekitar pintu masuk lahan yang akan digunakan pembangunan sekolah.

Salah seorang warga, Sutrisno Nasuhi mengatakan penolakan dilakukan karena warga khawatir aktivitas sekolah akan membuat kondisi lalu lintas di dalam kompleks semakin padat. Warga yang telah lama tinggal di kawasan tersebut, menginginkan lingkungan yang tetap tenang dan nyaman.

“Kami keberatan kalau ada sekolah baru, karena otomatis lalu lintas akan bertambah ramai. Di usia kami yang sudah tidak muda lagi, kami ingin lingkungan tempat tinggal tetap tenang, bersih dan nyaman,” kata Sutrisno, Senin (10/8/2026).

Selain persoalan lalu lintas, dia menilai kebutuhan sekolah di sekitar kompleks sebenarnya sudah cukup terpenuhi. Saat ini terdapat sejumlah lembaga pendidikan di kawasan tersebut, mulai dari SD, SMP hingga TK termasuk sekolah negeri dan swasta.

Menurutnya, penambahan sekolah baru dikhawatirkan justru memberikan beban tambahan bagi lingkungan yang sejak awal sudah dipenuhi fasilitas pendidikan. Terlebih jumlah siswa yang diperkirakan mencapai sekitar 1.000 orang, dinilai dapat meningkatkan kepadatan kendaraan pada jam masuk dan pulang sekolah.

“Kalau ditambah sekolah dengan jumlah siswa sekitar 1.000 orang, tentu kendaraan juga akan bertambah. Saat ini saja kondisi lalu lintas sudah cukup padat, apalagi nanti ketika jam sekolah dimulai dan berakhir,” ucapnya.

Sutrisno juga mempersoalkan proses sosialisasi pembangunan sekolah. Warga tidak mendapatkan informasi sejak awal mengenai rencana pembangunan tersebut. Warga, baru mengetahui secara lebih jelas setelah adanya sosialisasi yang dilakukan di tingkat kelurahan beberapa minggu terakhir.

Sedangkanm, Ketua RW 02 Irfan Arvianto membenarkan sosialisasi kepada warga tidak dilakukan sejak awal. Pihaknya baru dipanggil Dinas Pendidikan (Disdik) pada 24 Juli membahas rencana tersebut. Sementara proyek pembangunan disebut seharusnya telah dimulai pada 15 Juli 2026.

Dia menilai, keterlambatan sosialisasi menjadi salah satu persoalan yang membuat warga keberatan. Selain itu, kondisi lingkungan RW 02 yang telah memiliki sejumlah sekolah juga menjadi pertimbangan utama dalam penolakan pembangunan SD baru tersebut.

“Sejak awal warga tidak mendapatkan sosialisasi mengenai rencana ini. Di RW 02 sendiri sudah ada sekolah dasar, sehingga ketika akan ditambah sekolah lagi warga merasa lingkungan ini sudah terlalu banyak dibebani fasilitas pendidikan,” kata Irfan.

Dia menegaskan, keberatan warga tidak hanya berkaitan dengan aktivitas selama proses pembangunan. Warga justru lebih mengkhawatirkan dampak setelah sekolah tersebut selesai, dan mulai digunakan para siswa.

Selain itu, kendaraan proyek dan alat berat selama masa pembangunan hanya akan menimbulkan gangguan sementara. Persoalan yang dianggap lebih serius, adalah meningkatnya aktivitas kendaraan dan mobilitas siswa ketika sekolah mulai beroperasi.

“Yang menjadi keberatan utama bukan sekadar kendaraan proyek atau alat berat selama pembangunan. Warga memikirkan kondisi setelah sekolah berdiri, karena aktivitas sekolah setiap hari akan membuat lalu lintas di dalam kompleks semakin tinggi,” ucapnya.

Irfan juga menyampaikan, penolakan tersebut bukan berarti warga tidak peduli terhadap dunia pendidikan maupun para siswa SDN 026 Bojongloa. Warga memahami sekolah tersebut, membutuhkan tempat baru setelah terjadi persoalan hukum terkait lahan sekolah sebelumnya.

Namun, warga berharap pemerintah mempertimbangkan lokasi lain yang tidak memberikan dampak besar terhadap lingkungan permukiman. Warga tetap terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintah mengenai persoalan tersebut.

“Kami tidak menolak kebutuhan pendidikan dan tidak bermaksud mengabaikan siswa. Yang kami persoalkan adalah lokasi pembangunan. Sebagai warga yang tinggal di sini, kami juga memiliki hak untuk menyampaikan keberatan dan berharap pemerintah mau mendengarkan,” ujar dia.

Rencana pembangunan sekolah pengganti tersebut, berkaitan dengan sengketa lahan SDN 026 Bojongloa. Lahan sekolah sebelumnya diklaim ahli waris bernama Agus Pribadi dan Tata melalui proses hukum yang dimulai sejak 2017.

Perkara sengketa tersebut, kemudian berlanjut hingga tingkat peninjauan kembali atau PK pada 2022. Dalam proses hukum tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dinyatakan kalah sehingga lahan sekolah harus diserahkan kepada pihak ahli waris.

Pembangunan sekolah baru di Kompleks Cibaduyut Permai, kemudian menjadi salah satu upaya penyediaan lokasi pengganti bagi SDN 026 Bojongloa. Namun rencana tersebut, kini menghadapi persoalan baru karena mendapat penolakan dari warga yang khawatir lingkungan tempat tinggal mereka semakin padat.