Warga Tolak TPST Gempol, Rudiana Sentil Pemkab Cirebon Terkait Anggaran

INILAHKORAN.ID - Penolakan warga terhadap pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon menuai sorotan DPRD. 

Persoalan tersebut dinilai menjadi bukti lemahnya perencanaan pemerintah daerah, terutama dalam menentukan lokasi proyek yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Rudiana mengkritik proses penetapan lokasi TPST Gempol yang dinilainya tidak didahului perencanaan dan komunikasi secara matang dengan warga sekitar.

Menurutnya, penerimaan masyarakat seharusnya menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah memutuskan lokasi pembangunan. Termasuk memastikan adanya kajian kelayakan serta kesepahaman dengan warga mengenai konsekuensi lingkungan dan sosial yang mungkin ditimbulkan.

“Sejak awal penentuan lokasi seharusnya dilakukan dengan perencanaan matang. Minimal sudah ada kajian dan komunikasi dengan masyarakat, sehingga diketahui apakah warga menerima pembangunan tersebut beserta segala konsekuensinya,” ujar Rudiana, Minggu (15/11/2026).

Dia mengingatkan, munculnya penolakan setelah lokasi ditetapkan berpotensi menghambat pelaksanaan proyek sekaligus membuat anggaran daerah yang telah dialokasikan tidak terserap secara optimal.

Rudiana menilai, persoalan semacam itu harusnya dapat dicegah apabila pemerintah melibatkan masyarakat sejak tahap awal. Jika memang lokasi yang direncanakan tidak mendapat persetujuan warga, pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif tempat lain.

“Kalau sejak awal masyarakat tidak setuju, seharusnya dicari lokasi lain yang bisa disepakati bersama. Jangan sampai anggaran sudah disiapkan dan dikeluarkan, tetapi pembangunan justru terkendala karena penolakan warga,” ungkapnya.

Selain persoalan penentuan lokasi, Rudiana juga menekankan pentingnya sosialisasi dan kajian kelayakan lingkungan secara menyeluruh. Pemerintah daerah diminta membuka ruang dialog untuk membahas potensi dampak pembangunan, termasuk kemungkinan kompensasi maupun program pendampingan bagi masyarakat yang terdampak.

Terkait polemik TPST Gempol, pihaknya mengaku berupaya membangun komunikasi dengan masyarakat guna menggali langsung alasan penolakan. Hasil komunikasi tersebut nantinya dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pemindahan lokasi.

"Apabila pemindahan menjadi pilihan, pemerintah harus kembali melakukan kajian dan menyusun perencanaan dari awal. Kondisi tersebut tentu membutuhkan waktu serta berpotensi menambah beban anggaran daerah," ucapnya.

Bukan hanya TPST Gempol, Rudiana mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengabaikan persoalan di kawasan Gunung Santri. Dia menilai, penanganan di wilayah tersebut belum berjalan maksimal, meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat.

“Pemerintah daerah harus menepati kesepakatan yang sudah dibuat dengan masyarakat. Kalau sudah ada kesepakatan bersama, segera realisasikan. Jangan sampai persoalan ini justru menjadi bumerang bagi pemerintah,” tandasnya.

Rudiana berharap, polemik TPST Gempol menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merencanakan setiap pembangunan. Menurutnya, proyek yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan anggaran dan administrasi, tetapi juga harus ditopang kajian komprehensif, sosialisasi terbuka, serta persetujuan dan komunikasi dengan warga.

"Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan sesuai perencanaan. Jadinya kan anggaran daerah tidak terbuang akibat persoalan yang sebenarnya bisa diantisipasi. Bagaimanapun kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian utama," pungkasnya.