Waspada El Nino 2026, Kemenhut Susun 35 Operasi Modifikasi Cuaca

INILAHKORAN.ID - Pemerintah mulai menyiapkan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menghadapi potensi musim kemarau lebih kering pada 2026. Salah satu strategi yang disiapkan adalah pelaksanaan Operasi modifikasi cuaca (OMC) hingga sekitar 35 kali sepanjang tahun ini.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan kemarau datang lebih awal serta adanya potensi fenomena El Nino.

Menurutnya, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia telah menyusun rencana operasi bersama sejumlah lembaga, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

“OMC membutuhkan anggaran yang cukup besar dan harus dilakukan secara berkala. Karena itu kami sudah menyusun timeline, dan sepanjang tahun ini diperkirakan diperlukan sekitar 35 operasi,” kata Rohmat. 

kemarau Berpotensi Lebih Panjang

Rencana tersebut disusun berdasarkan proyeksi BMKG yang memperkirakan musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi pada 2025.

Selain itu, BMKG juga mengingatkan kemungkinan munculnya fenomena El Nino lebih cepat dari prediksi sebelumnya. Jika sebelumnya diperkirakan terjadi pada 2027, kini fenomena tersebut diperkirakan dapat muncul pada pertengahan hingga akhir 2026 dengan intensitas lemah hingga moderat.

Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan di sejumlah wilayah rawan.

Operasi Bisa Berlangsung 10–12 Hari

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menjelaskan satu pelaksanaan OMC biasanya berlangsung sekitar 10 hingga 12 hari.

Dalam setiap operasi, pesawat penyemaian awan dapat melakukan dua kali penerbangan (sortie) setiap hari untuk menaburkan bahan pembentuk hujan di wilayah yang membutuhkan.

Dari sisi biaya, satu operasi OMC diperkirakan memerlukan anggaran sekitar Rp2,3 miliar hingga Rp2,5 miliar.

Operasi modifikasi cuaca nantinya akan difokuskan di provinsi-provinsi yang selama ini dikenal rawan kebakaran hutan dan lahan.

Selain didukung pemerintah, pelaksanaan OMC juga melibatkan sektor swasta, khususnya perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).