Waspada Penyalahgunaan NIK: Jaga Data Hindari Bahaya

Oleh: Yuliantono

Saifullah Yusuf tak ingin KTP dipandang sekadar kartu identitas. Bagi Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul itu, selembar kartu dengan NIK di dalamnya menyimpan data penting yang harus dijaga. Pesannya sederhana. Masyarakat perlu berhati-hati menyerahkan NIK kepada orang lain.

Sebab, Kementerian Sosial masih menemukan penyalahgunaan NIK tanpa sepengetahuan pemilik identitas. Data tersebut bahkan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai dari membeli aset hingga membuat perusahaan.

"Kita ingin memastikan, masyarakat bisa menjaga dengan baik KTP-nya. Karena kadang ada saja yang kita temukan, KTP atau NIK itu dimanfaatkan orang lain untuk membeli aset, apakah itu tanah atau aset-aset kendaraan, atau membuat perusahaan," ujar Gus Ipul, Senin (28/9). 

Persoalannya kini tak berhenti pada dokumen fisik. NIK yang jatuh ke tangan orang lain juga dapat digunakan untuk membuat berbagai akun digital tanpa seizin pemilik identitas.

Gus Ipul mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan memberikan NIK. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, termasuk aktivitas yang berisiko melanggar hukum.

"Maka sebagai informasi kepada seluruh masyarakat agar hati-hati untuk menyerahkan NIK-nya kepada orang lain, karena bisa dimanfaatkan untuk bikin apa saja, akun atau apa yang terlibat atau dijadikan judi online misalnya," katanya.

Penyalahgunaan identitas juga beririsan dengan urusan bantuan sosial. Pemerintah kini terus memutakhirkan data penerima bansos untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

Dalam proses tersebut, Kemensos masih menemukan data yang perlu dikoreksi. Identitas yang tidak akurat dapat memengaruhi status penerima manfaat dan berpotensi membuat bantuan tidak tersalurkan secara tepat.

"Jadi banyak sekali itu yang kita temukan dan ini sekaligus menjadi bagian dari proses koreksi, registrasi ulang ya terhadap penerima bansos kita," katanya.

Untuk memperkuat validitas data, Kemensos menerapkan digitalisasi bansos dengan teknologi verifikasi wajah. Identitas penerima bantuan direkam dan diverifikasi agar bantuan negara tidak berpindah kepada orang lain.

"Supaya bansos ini diterima oleh mereka yang berhak, bukan diterima oleh orang yang sudah meninggal, atau juga sudah diterima oleh orang lain," katanya.

Teknologi itu diharapkan menjadi lapisan pengaman dalam penyaluran bantuan. Wajah penerima menjadi bagian dari proses verifikasi sehingga data dapat dicocokkan dengan lebih akurat.

"Karena di dalam digitalisasi bansos ini juga merekam wajah mereka yang mungkin memiliki syarat untuk menerima bansos. Ya, jadi ini teknologi ini diharapkan akan membuat bansos kita tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang berhak," pungkasnya.

Wisuda Poltekesos

Pemerintah mulai menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung dua program strategis nasional, yakni Sekolah Rakyat dan digitalisasi bantuan sosial (bansos). 

Salah satu sumber tenaga yang dibidik berasal dari lulusan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menegaskan, pekerja sosial memiliki peran yang semakin penting di tengah upaya pemerintah memperluas layanan sosial berbasis teknologi sekaligus memperkuat akses pendidikan bagi kelompok rentan.

Hal itu disampaikan Saifullah Yusuf saat menghadiri wisuda 372 lulusan Poltekesos Bandung di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Senin (28/9). 

Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, lulusan Poltekesos memiliki kompetensi yang relevan untuk mengisi kebutuhan tenaga kependidikan di lingkungan Sekolah Rakyat yang terus dikembangkan pemerintah.

“Setiap tahun kita merekrut sejumlah tenaga kependidikan, ya yang mana ini tentu cocok dengan profesi para wisudawan di Poltekkesos ini,” kata Gus Ipul.

Menurut dia, pekerja sosial hari ini sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Mereka bisa mengabdi di lingkungan pemerintahan maupun juga di lembaga-lembaga non-government.

“Yang mana pekerja sosial dengan keterampilan-keterampilan yang dimiliki, ya bisa membantu masyarakat,” kata Gus Ipul.

Selain membuka peluang pengabdian bagi para lulusan, Kemensos saat ini juga tengah fokus memperbarui basis data penerima bantuan sosial. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat akurasi data kesejahteraan masyarakat melalui proses verifikasi dan validasi yang lebih ketat.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga Agen Perlindungan Sosial (Parlinsos) untuk membantu proses pemutakhiran data.

“Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta untuk membantu pemutakhiran data. Dalam rangka pemutakhiran data itulah kita butuh bantuan dari banyak pihak. Salah satunya adalah dari agen-agen Parlinsos,” ujarnya.

Parlinsos berfungsi mendampingi masyarakat mengakses layanan digital pemerintah, termasuk sistem pendaftaran bantuan sosial yang kini sedang dikembangkan secara nasional.

Melalui sistem tersebut, masyarakat nantinya dapat mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan secara mandiri melalui platform digital. Selanjutnya, sistem akan melakukan proses verifikasi untuk menentukan kelayakan penerima.

“Sistem ini sudah kita uji cobakan di Kabupaten Banyuwangi tahun lalu, dan sekarang sudah kita uji cobakan di lebih dari 40 kabupaten/kota,” ucapnya.

Kemensos menargetkan cakupan uji coba diperluas mulai Oktober 2026. Sedikitnya 250 kabupaten dan kota akan terlibat, sebelum sistem diterapkan secara menyeluruh di Indonesia.

Digitalisasi bansos tersebut, lanjut Gus Ipul, memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang dikembangkan melalui kolaborasi sejumlah lembaga pemerintah.

“Ini adalah suatu layanan yang menggunakan teknologi berbasis AI. Dan digitalisasi bansos ini ada satu tim yang diberi tugas oleh pak Presiden di bawah kepemimpinan Pak Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, nah salah satu anggotanya adalah Kementerian Sosial,” jelasnya.

Meski berbasis digital, pendampingan kepada masyarakat tetap menjadi kebutuhan utama. Pengalaman uji coba di Banyuwangi menunjukkan mayoritas warga masih membutuhkan bantuan untuk mengakses layanan tersebut.

“Seperti di Banyuwangi tahun lalu itu kita terapkan, kurang dari 10 persen masyarakat yang bisa mendaftar secara mandiri, sisanya dibantu oleh agen-agen Parlinsos itu,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Poltekesos Bandung mewisuda 372 lulusan yang terdiri atas 23 lulusan Program Magister Terapan Pekerjaan Sosial, 86 lulusan Program Sarjana Terapan Rehabilitasi Sosial, 78 lulusan Program Sarjana Terapan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, serta 185 lulusan Program Sarjana Terapan Pekerjaan Sosial. (gin)