WFH Terbukti Efektif untuk Efisiensi Operasional Kantor, Tapi Ada Konsekuensi Bagi ASN

INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar secara efektif mengimplementasikan work from home (WFH) setiap Kamis di 2026 ini. Kebijakan ini berlaku di seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov.

Di mana WFH ini ditegaskan Gubernur Dedi Mulyadi, lewat Surat Edaran Nomor: 188/KPG.03/BKD tentang Penyesuaian Mekanisme Kerja Pegawai.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jabar Ade Afriandi mengakui, dari simulasi pada November-Desember 2025 lalu dengan WFH, biaya operasional kantor berkurang hingga 20 persen daripada sebelumnya.

Untuk itu, DPMD Jabar dipastikannya akan mengikuti edaran tersebut. Terlebih dalam pelaksanaannya, sudah ada pengalaman. Baik ketika pandemi Covid 19 lalu, maupun terakhir dalam simulasi.

Meski dalam implementasinya kelak, DPMD Jabar belum tentu akan melakukan WFH penuh 100 persen tiap Kamis, mengikuti kondisi terkini.

"Kami juga akan melihat. Kamis bisa full (WFH), bisa juga tidak. Nanti kami mengatur sesuai kebutuhan. Kalau di minggu tersebut kegiatannya lebih banyak di internal, kami menerapkan bisa full WFH. Tapi kalau ada pelayanan di wilayah atau juga ada kegiatan ya di luar kantor, ya tentu ada pembagian ya antara yang ditugaskan dengan yang WFH," ujar Ade saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Selasa 6 Januari 2026.

Penerapan WFH di lingkungan DPMD Jabar kata dia, akan mengikuti jadwal program kegiatan, supaya jangan sampai ada pekerjaan lapangan yang terganggu.

"Ya tentu kan ada time schedule di kami ya, di setiap pengelola program kegiatan ada time schedule. Sehingga nanti para KPA dan para PPTK mengatur personil yang akan diberikan secara WFH, tapi ada juga yang harus hadir secara langsung di kantor," ucapnya.

Dari hasil simulasi WFH ungkap Ade, penghematan biaya operasional paling besar ada di penggunaan listrik dan air. Sedangkan untuk internet tidak terlalu berpengaruh.

"Ya, kan kalau dilihat dari total satu tahun itu kan memang tidak terlihat ya. Kenapa? Karena baru November ke Desember ya, uji coba kemarin. Tapi kalau dilihat tagihan memang ada penurunan. Misalkan Rp28 juta jadi sekitar Rp25 juta," katanya.

Tapi di balik itu diakui Ade, ada juga konsekuensi yang harus ditempuh ASN dari dilaksanakannya WFH. Konsekuensinya adalah, peningkatan penggunaan pulsa telepon dan kuota internet di gawai masing-masing. Sebab pekerjaan yang diselesaikan dilakukan secara daring.

"Ada penurunan (tagihan biaya operasional kantor), cuma ada peningkatan, peningkatan di biaya paket pulsa. Bukan bertambah beban, tapi konsekuensi WFH ada peningkatan pulsa atau kuota. Bekerja misalkan di rumah gitu ya, pengerjaan jadi harus ngirim data, harus by phone komunikasi, ya ada peningkatan lah. Walaupun tidak terlihat ya, tapi bagi individu terasa lah naik gitu," ungkapnya.

Sejauh ini diakuinya, untuk pulsa dan kuota yang memang ditujukan sebagai penunjang kerja ASN belum ada. Sehingga biaya tersebut masih ditanggung secara pribadi oleh masing-masing ASN.

"Sejauh yang saya rasakan, di pemerintah daerah untuk biaya komunikasi itu enggak ada. Kecuali untuk yang nomor telepon kantor, internet kantor," katanya.

Terlepas dari itu, Ade menegaskan dengan adanya WFH, memang jauh lebih menghemat dan cukup signifikan bagi beban operasional kantor. Masih jauh efisien dari pengeluaran tambahan ASN di pulsa dan kuota, selama menjalankan WFH.