Yusfitriadi Nilai Ketimbang Ditutup, Dedi Mulyadi Harus Segera Selesaikan Jalan Khusus Tambang Parung Panjang

INILAHKORAN, Bandung - Pengamat Kebijakan Publik Yusfitriadi menilai langkah Pemprov Jabar memberikan kompensasi bagi masyarakat terdampak penutupan sementara tambang Parung Panjang, Kabupaten Bogor sudah tepat.

Namun, ia menegaskan kebijakan tersebut harus dibarengi dengan kejelasan nasib masyarakat dan pelaku usaha pasca penutupan.

“Oke pembekuan sampai tiga bulan. Nah setelah tiga bulan itu? Apakah tambang kembali proses dengan catatan apa gimana?” ujar Yusfitriadi saat dihubungi INILAHKORAN, Rabu 12 November 2025.

Menurutnya, Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi harus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terdampak. Tanpa kejelasan arah kebijakan, keputusan penutupan justru dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.

“Jadi intinya harus ada kejelasan. Harus ada kepastian hukum. Kalau tidak ada kepastian hukum, ya bagaimana kebijakan masa tidak ada kepastian hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yusfitriadi menilai langkah paling realistis bukan menutup aktivitas tambang, melainkan mempercepat pembangunan jalan khusus tambang yang sejak lama direncanakan pemerintah. Dengan adanya jalur khusus, persoalan klasik seperti kerusakan jalan umum dan konflik sosial bisa terselesaikan.

“Kita sepakat mobil tambang merusak jalan. Tapi kan sudah ada rencana membangun jalur tambang. Padahal tinggal konsentrasi di situ. Supaya dampak dari angkut tambang yang merusak jalan, sering mengorbankan masyarakat, kemudian juga bermasalah dengan masyarakat, itu bisa terselesaikan dengan jalur tambang. Jangan sampai kemudian jalur tambang mangkrak, perusahaan tambang dibekukan,” jelasnya.

Ia mengingatkan, sebagian besar masyarakat Parung Panjang menggantungkan penghasilan dari aktivitas tambang. Karena itu, kebijakan yang tidak mempertimbangkan aspek ekonomi rakyat justru bisa menimbulkan masalah baru.

“Agar perusahaan tambang juga punya harapan kembali menambang, masyarakat juga punya harapan kembali mendapatkan impact ekonomi dari perusahaan tambang, tapi juga tidak merugikan masyarakat dalam perspektif-perspektif yang lain,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berjanji bakal mengurus warga terdampak penutupan tambang Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

Perhatian Pemprov Jabar kata Dedi, tidak hanya sebatas pemberian kompensasi sebesar Rp3 juta selama tiga bulan, bagi warga terdampak penutupan sementara tambang Parung Panjang.

"Nanti ada kepastiannya, tenang aja. Setiap yang saya lakukan pasti ada kepastiannya," ujar Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis 6 November 2025 lalu.

Dia melanjutkan, kemungkinan terburuk solusi bagi warga terdampak penutupan tambang Parung Panjang adalah merekrut mereka menjadi tenaga kebersihan Pemprov Jabar.

"Baik tenaga kebersihan jalan maupun kerja di PSDA. Yang berikutnya, mereka dimasukin ke sistem pekerjaan kita yang berjalan hari ini proyek pemerintah banyak banget hari ini. Triliunan, puluhan triliun," ucapnya.

Dedi memastikan, keuntungan yang akan didapat warga terdampak jauh lebih baik ketimbang mereka masih berkutat di tambang.

"Selama ini mereka hanya dapat maksimal Rp50 ribu sehari. Sopir itu hanya Rp80 ribu. Jadi sebenarnya, diberi kompensasi Rp3 juta per bulan, wah sudah luar biasa itu sudah di atas kebiasaan mereka mendapatkan," katanya.

Ini membuktikan lanjut Dedi, bahwa selama ini tambang tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Artinya di situ menunjukkan bahwa tambang itu tidak membuat rakyat sejahtera. Hanya membuat beberapa orang yang kaya raya," tandasnya.