148 Kejadian Karhutla Sepanjang 2026, BPBD KBB Hadapi Keterbatasan SDM dan Sarpras

Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. 

148 Kejadian Karhutla Sepanjang 2026, BPBD KBB Hadapi Keterbatasan SDM dan Sarpras
Berdasarkan data pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KBB hingga awal September 2026, tercatat sudah terjadi 148 peristiwa kebakaran yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. (ilustrasi)

INILAHKORAN.ID - Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. 

Berdasarkan data pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KBB hingga awal September 2026, tercatat sudah terjadi 148 peristiwa kebakaran yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. 

Luas lahan yang terdampak mencapai sekitar 197.205 meter persegi, meliputi 70 desa yang berada di 12 kecamatan.

Kepala Pelaksana BPBD KBB Rega Wiguna menyebutkan, tingkat risiko bencana Karhutla di wilayah ini berada pada kategori sedang. Namun, pemetaan rinci menunjukkan setiap wilayah memiliki kerentanan dan kapasitas yang berbeda-beda. 

"Salah satu titik yang menjadi sorotan utama adalah Kecamatan Cipongkor yang teridentifikasi memiliki tingkat risiko tinggi," kata Rega, Kamis (17/9/2026).

Rega menilai, hal ini menuntut peningkatan kewaspadaan ekstra dari aparat maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan hutan dan lahan terbuka.

“Secara umum risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Bandung Barat berada pada kelas sedang. Namun, setiap wilayah memiliki tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas yang berbeda,” ujarnya.

Rega mengakui tantangan terbesar bukan hanya luasnya sebaran titik api, namun keterbatasan di internal BPBD KBB yang mendesak untuk diatasi. 

Ia menyebut, kondisi sarana dan prasarana (Sapras) yang dimiliki belum memadai untuk penanganan masif di wilayah geografis yang luas. Belum lagi jumlah personel yang sangat minim jika dibandingkan dengan cakupan wilayah kerja yang luas tersebut.

“Untuk ketersediaan Sapras memang sampai saat ini kondisinya belum optimal dalam menangani Karhutla yang ada di BPBD Bandung Barat. Personel di BPBD KBB sangat minim. Dengan wilayah Bandung Barat yang sangat luas,” ungkapnya.

Di tengah keterbatasan sumber daya tersebut, pihaknya terus membangun kolaborasi erat dengan masyarakat sipil, aparat kewilayahan, unsur TNI, Polri, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar). 

Rega menilai, kerja sama ini sangat penting agar api dapat diredam dan tidak meluas menjadi bencana yang lebih besar.

“Kami terus berkolaborasi bersama masyarakat, aparat kewilayahan, TNI dan Polri, termasuk Damkar dalam penanganan kebakaran sangat penting upaya mengatasi berbagai kejadian,” ujarnya. 

“Karena personel kami terbatas, kami berusaha bersinergi dengan dinas terkait, kewilayahan dan TNI-Polri. Penanganan dan pencegahan di berbagai wilayah masih bisa kami atasi,” tambahnya.

Untuk itu, pihaknya berharap agar pemerintah daerah memberikan perhatian dan dukungan anggaran yang lebih memadai. Menurutnya, dukungan ini diperlukan tidak hanya untuk keperluan pemadaman darurat, tetapi juga untuk memperkuat fondasi mitigasi dan pencegahan jangka panjang.

“Untuk kekurangan, banyak sekali, terutama dari sisi anggaran. Semoga kami mendapatkan atensi anggaran dari pimpinan untuk mengatasi Karhutla yang terjadi di Bandung Barat,” jelasnya.


Editor : Doni Ramdhani